Siaran Pers

Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Mitigasi Korupsi di Lingkungan DPRD Diabaikan KEMENDAGRI

[Jakarta, 18 Agustus 2014] Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djoher­mansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah,

Catatan dan Rekomendasi atas UU MD3: Potensial Menyuburkan Korupsi dan Mengekalkan Rezim Kerahasiaan di Daerah

[Jakarta, 21 Juli 2014] Pada 8 Juli 2014, dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Sidang IV, dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3),  Pemerintah bersama DPR telah menyepakati untuk melakukan pergantian atas UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3,

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres

[Jakarta, 11 Juli 2014] Indonesia telah melalui tahap penting dalam perkembangan demokrasi.  Jutaan warga telah menggunakan hak pilihnya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden baru. Antusiasme warga begitu tinggi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) kali ini bahkan lebih tinggi dari pemilu legislatif bulan April yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin maju dalam

Jokowi-JK Fokus Pada Tata Pemerintahan, Prabowo-Hatta Memperhatikan Pelayanan Dasar

Jakarta 8 Juni 2014. Indonesia telah mempunyai dua paket Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkompetisi merebut suara masyarakat pada 9 Juli 2014 mendatang. Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Saat ini tahapan Pemilihan Presiden telah masuk pada masa kampanye. Masing-masing Calon Presiden (Capres) akan menyebarluaskan visi, misi, dan program kerjanya kepada masyarakat. Sayangnya, perdebatan tentang visi,

Komitmen Pemerintah pada Gerakan OGP Dipertanyakan

Pusat Telaah dan Informasi regional (PATTIRO) mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap gerakan Open Government Partnership (OGP) karena hingga kini pemerintah belum memiliki rencana aksi (renaksi) yang jelas dan terperinci untuk mendukung gerakan keterbukaan tersebut. Selain itu, komitmen pemerintah pada gerakan OGP tidak serius dan masih sebatas pada “lips-service”. Hal ini terlihat pada Keputusan Presiden RI nomor