Siaran Pers

Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik!

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerbitkan secercah harapan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi preseden baik atas upaya membangun tata sistem demokrasi yang progresif. Undang-undang ini juga telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat sipil di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Namun, harapan itu kini sedikit

11 Mahasiswa UPB Patut Diberi Gelar Pejuang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap tanggal 10 November kita selalu memperingati Hari Pahlawan. Kata “pahlawan” tidak harus identik perjuangan membela negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pahlawan didefinisikan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Berangkat dari definisi tersebut, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai, perjuangan 11 mahasiswa dari Universitas Putra Batam (UPB),

Siaran Pers: Perlu Peran Semua Pihak untuk Membangun Open Government Partnership (OGP) Indonesia

Akhir Oktober 2013, Annual Summit Open Government  Partnership (OGP) di London, Inggris, telah mendudukan Pemerintah Republik Indonesia menjadi chairman OGP internasional hingga tahun 2015. OGP adalah sebuah gerakan keterbukaan pemerintahan dengan tujuan adanya tranparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik. Di Indonesia gerakan OGP dimotori oleh pemerintah dan bermitra dengan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization

SIARAN PERS: Daerah Tolak Raskin, PATTIRO Desak Pemerintah Pusat Juga Ikut Danai Ongkos Distribusi

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mendesak Pemerintah Pusat untuk segera  ikut mendanai ongkos distribusi pada penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin). Sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media Rabu, 23 Oktober 2013, setelah ditengarai ada sejumlah pemda yang menolak raskin dengan alasan merasa tidak ada penduduk miskin di daerahnya. Daerah yang menolak raskin antara lain kabupaten

SIARAN PERS: Bentuk Majelis Kehormatan BPK untuk Obyektivitas Laporan Audit Invetigasi BPK atas Proyek Hambalang

Bentuk Majelis Kehormatan BPK untuk  Obyektivitas Laporan Audit Invetigasi BPK atas Proyek Hambalang   Kepercayaan publik terhadap BPK sedang dipertaruhkan. Laporan audit investigasi BPK terhadap Proyek P3SON –yang dikenal dengan nama Proyek Hambalang- malah mengundang kontroversi. Alih-alih memberikan jalan terang bagi pengetahuan publik dan penegakan hukum, BPK malah mengundang pertanyaan publik, tatkala menyatakan Laporan Hasil