Siaran Pers

Siaran Pers: Banyak Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum Materi Restriksi Penyidikan Kepala Daerah Dalam RUU Pemda Harus Dihapuskan

Awal November 2013, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali melansir berita yang memprihatinkan. Disebutkan Mendagri, saat ini, 309 Kepala Daerah terlibat masalah hukum. Akhir tahun 2012 lalu, Mendagri juga menyebutkan ada 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (hukum). Berarti dalam rentang waktu kurang dari satu tahun, jumlah Kepala Daerah yang terlibat masalah hukum

Siaran Pers: Agar Program Kartu Jakarta Sehat Efektif dan Tepat Sasaran Masyarakat Bisa Diajak Untuk Mengaudit Melalui Citizen Report Card (CRC)

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sudah bergulir selama satu tahun. Hal ini dilakukan Jokowi agar Pemda DKI mendapatkan second opinion dari pelaksanaan program KJS yang selama berjalan belum pernah ada laporan pemeriksaan yang disampaikan oleh Inspektorat DKI Jakarta. Pusat Telaah dan Informasi

Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik!

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerbitkan secercah harapan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi preseden baik atas upaya membangun tata sistem demokrasi yang progresif. Undang-undang ini juga telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat sipil di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Namun, harapan itu kini sedikit

11 Mahasiswa UPB Patut Diberi Gelar Pejuang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap tanggal 10 November kita selalu memperingati Hari Pahlawan. Kata “pahlawan” tidak harus identik perjuangan membela negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pahlawan didefinisikan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Berangkat dari definisi tersebut, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai, perjuangan 11 mahasiswa dari Universitas Putra Batam (UPB),

Siaran Pers: Perlu Peran Semua Pihak untuk Membangun Open Government Partnership (OGP) Indonesia

Akhir Oktober 2013, Annual Summit Open Government  Partnership (OGP) di London, Inggris, telah mendudukan Pemerintah Republik Indonesia menjadi chairman OGP internasional hingga tahun 2015. OGP adalah sebuah gerakan keterbukaan pemerintahan dengan tujuan adanya tranparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik. Di Indonesia gerakan OGP dimotori oleh pemerintah dan bermitra dengan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization