Siaran Pers

SIARAN PERS: Diskresi Harus Diatur Dalam RUU Pemda agar Pejabat tidak Kebal Hukum

kepala-daerah-law

Keberadaan aturan main tentang Diskresi Kepala Daerah jangan jadi peluang para pejabat jadi kebal hukum. Agar jelas dan tegas, serta tidak membikin peluang multi-tafsir, RUU Pemda harus mengatur jelas soal diskresi ini. Sikap PATTIRO ini untuk menanggapi pemberitaan di Harian Rakyat Merdeka (13/5), di mana Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyampaikan hak diskresi

SIARAN PERS: RUU Pemda Melindungi Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah

ruu pemda

Publik melihat betapa UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sejauh ini tidak efektif mencegah korupsi di pemerintah daerah. Buktinya, dari catatan KPK (2012), hingga akhir tahun 2012 telah terungkap tindak pidana korupsi sebanyak 138 kasus ditingkat daerah. Dari 138 perkara korupsi di daerah itu, sebanyak 38 kasus terjadi ditingkat provinsi dan 60 kasus ditingkat kabupaten/kota. Delapan

SIARAN PERS: Kominfo Harus Membuka 21 Nama yang Akan Diserahkan Kepada Presiden

Pernyataan Bersama KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA Koalisi Menuntut Transparansi Kementrian Kominfo! -Kominfo harus membuka 21 nama yang akan diserahkan kepada Presiden- Panitia Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat (Pansel KIP) periode 2013-2017 telah menyelesaikan tanggungjawabnya dengan menyerahkan 28 calon anggota KIP kepada Menteri Kominfo.  Namun menurut pandangan Koalisi FOINI, proses seleksi yang telah

SIARAN PERS: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu

Konteks Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, kinerja DPR semakin menurun khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran. Lemahnya pengawasan anggaran tersebut dalam dua hal, pembahasan anggaran di DPR dan penggunaan anggaran pada Kementrian dan Lembaga (K/L). Pada internal DPR dikhawatirkan pengawasan akan berubah menjadi pembajakan untuk dana politik pemilu 2014 nanti. Sedangkan pengawasan K/L akan berubah menjadi

SIARAN PERS: Local Governance Forum “5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya”

local

Desentralisasi memberikan jaminan kesejahteraan? Belum tentu tergantung bagaimana Pemda mengelola wewenang, dana, dan SDM birokrasi yang dimilikinya. Untuk memastikan ketiga hal tersebut dapat memberikan dan mendukung sistem desentralisasi yang diharapkan, PATTIRO melakukan kajian  harmonisasi atas 5 RUU tersebut. Pemerintahan Daerah (Pemda); Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD); Aparatur Sipil Negara (ASN); Pemilihan