Siaran Pers

Desa Juga Harus Fokus pada Pencegahan Bencana

unduhan

Akhir pekan lalu, sejumlah desa di Provinsi Jawa Tengah mengalami bencana banjir dan longsor akibat hujan lebat. Menanggapi kejadian itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah desa yang terdampak bencana dapat menggunakan dana desa tahun 2016 untuk memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur desa yang rusak. Menteri Marwan juga

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa

Pendamping Desa

Para calon pendamping desa yang dinyatakan lulus tes administratif dan tertulis, telah mengikuti psikotes pada tanggal 4 Juni lalu. Jika kembali lulus tahapan psikotes, mereka akan menghadapi satu tahapan tes terakhir yaitu tes evaluasi kualifikasi berdasarkan resume atau CV calon pendamping dan dokumen pendukung lainnya yang dikirim kepada panitia seleksi. Pada tahap ini, nasib mereka

Naikkan Iuran Peserta, BPJS Kesehatan Harus Siap Buka-Bukaan

bpjs

Setelah dibanjiri protes masyarakat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III bagi kategori peserta mandiri. Namun, keputusan itu tidak berlaku bagi iuran dengan manfaat pelayanan kelas I dan II. Terhitung 1 April 2016, iuran BPJS Kesehatan Kelas II naik menjadi Rp 51.000,- per orang per bulan, dari yang sebelumnya hanya Rp

PATTIRO: Perbaiki Sistem dan Transparansikan Proses Perekrutan Pendamping Desa

Pendamping Desa

Masa kerja belasan ribu tenaga pendamping profesional desa akan berakhir pada 31 Maret 2016. Pemerintah pun mulai bergerak untuk melakukan perekrutan ulang. Sayangnya, perekrutan tersebut justru menuai kisruh dan saling tuduh. Ada pihak yang merasa bahwa hal ini sengaja dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menyingkirkan pihak-pihak tersebut dari

Desa Tolak Kebijakan Penggunaan 100% Dana Desa untuk Infrastruktur

images

Dana desa tahun 2016 tahap pertama sekitar Rp 28.2 triliun siap digelontorkan pemerintah pada tanggal 16 Maret mendatang. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh dana desa tersebut digunakan hanya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Sayangnya, perintah presiden tersebut mendapat penolakan keras dari kalangan pemerintah desa. Berdasarkan temuan PATTIRO di beberapa desa di tiga provinsi yaitu Yogyakarta,