Siaran Pers

Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus

CSaraqFUwAA_86U-300x225

Siaran Pers  CSO OGP Indonesia | Konferensi Tingkat Tinggi Kemitraan Pemerintahan Terbuka 2015 di Meksiko Mexico City — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, Pemerintah Indonesia mengakui kemitraan dengan masyarakat sipil yang menjadi prinsip Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership/OGP) merupakan sebuah keharusan. “Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil itu sebuah keharusan bagi kita,” ujar

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Open Government Merosot

Nanda-Sihombing-PATTIRO-Conpress-300x169

JAKARTA — Organisasi masyarakat sipil menilai selama setahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, komitmen terhadap pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) cenderung merosot. Walau Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa inisiatif OGP, sampai saat ini Pemerintah belum membentuk kebijakan yang jelas untuk mengoperasikan inisiatif OGP secara konkret. Ilham Saenong dari Transparency International Indonesia (TII) menyatakan, OGP merupakan inisiatif multi pihak yang berfokus

PATTIRO: Waspadai Modus Kecurangan Pencairan Dana Desa

10555-kasih-uang-011-jppr-dana-desa-rp32-t-rawan-diselewengkan-petahana-300x225

Jakarta – PATTIRO menemukan masih banyak pemerintah kabupaten yang belum menjalankan amanat Undang-Undang Desa untuk mengalirkan setidaknya 80% dana desa pada pencairan tahap kedua, Agustus lalu. Bahkan pada awal Oktober, sebagaimana temuan di kawasan timur Indonesia, masih ada desa yang hanya menerima 60% dari dana tersebut. Sejauh ini, pencairan dana sebesar lebih dari Rp 20 triliun

Jumlah Pendaftar Minim, Pansel ORI Harus Memperpanjang Waktu Pendaftaran

ggggggggggggggggggggggggg-300x172

Pada 17 Februari 2016, masa jabatan anggota atau komisioner Ombudsman Republik Indonesia periode saat ini akan berakhir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, anggota Ombudsman RI akan dipilih melalui sepuluh tahapan dengan total waktu 189 hari kerja. Pada 27 Juli 2015, Presiden telah membentuk panitia seleksi calon anggota Ombudsman RI yang beranggotakan tujuh

PATTIRO: Pemerintah Harus Miliki Data Terpilah Difabel

HDI

Jakarta, 23 Juni 2015 – Masuknya Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ke dalam tiga puluh daftar pembahasan prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2015 menghembuskan angin segar pada perjuangan pemenuhan hak-hak dasar para difabel. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, hal yang harus menjadi perhatian utama pemerintah adalah masalah pendataan jumlah dan karakteristik difabel. Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki data terpilah difabel yang