Siaran Pers

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (Indonesian Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), Indonesian Coruption Watch (ICW), Indonesian Budget Center (IBC), YAPPIKA) Kurang dari tujuh jam, Rapat Paripurna DPR 5 Desember

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3: Kembali ke Semangat Proporsionalitas

Ketegangan antar dua kelompok fraksi yang berhimpun dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali terjadi. Kali ini penyebabnya terkait pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR. Hasrat sapu bersih posisi pimpinan DPR dan alat kelengakapan oleh salah satu kubu mengakibatkan adanya perlakukan tidak adil dan mencederai prinsip keterwakilan seluruh kekuatan politik di DPR.

PATTIRO: Angka Kematian Ibu Pekerjaan Rumah Menkes Baru

WARTA KOTA, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo mengatakan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menangani tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia. “Banyak pekerjaan rumah menanti yang harus dibereskan oleh Nila Moeloek dengan jabatan barunya ini. Terutama menurunkan AKI sebagai bagian dari ‘Millenium

FOINI: UU ORMAS Ancaman Transparansi

Pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berjalan empat tahun.  Banyak persoalan publik yang pelik bisa dibongkar. Dalam perkembangannya mulai muncul ancaman, kontradiksi dengan pelaksanaan UU Organisasi Masyarakat, implementasi aturan yang bagus tapi bermasalah atau sengaja disiasati terutama dalam pemberantasan korupsi, maupun dinamika internal pelaksanaa UU KIP. Ronald Rofiandri dari Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB]

FOINI: Berkinerja Rendah, Komisi Informasi (KI) Hambat Implementasi UU KIP

Informasi yang menjadi modal dasar masyarakat untuk terus berkembang dan mengembangkan lingkungannya sebagaimana pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945, telah mendorong masyarakat dan pemerintah untuk menginisiasi lahirnya Undang-undang Keterbukaan Infomasi Publik (KIP). Alasan utama adanya Undang-undang KIP selain sebagai hak asasi manusia adalah pengalaman masa orde baru, dimana sistem informasi bersifat tertutup sehingga arus komunikasi