Siaran Pers

Siaran Pers Koalisi PWYP | LSM: Transparansi Tata Kelola Migas Wajib Diterapkan

Berikut ini merupakan siaran pers diskusi publik koalisi Publish What You Pay  (PWYP) bekerja sama dengan PATTIRO di Pekanbaru, Riau Pekanbaru,  (Antarariau.com) – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan pemerintah dan perusahaan kontraktor wajib menerapkan transparansi tata kelola minyak dan gas bumi (migas) sehingga dapat dicegah adanya penyimpangan. “Selama ini

PATTIRO: ORI Perlu Integrasikan Mekanisme Keluhan Nasional Dengan Akuntabilitas Sosial

PATTIRO meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) segera mengimplementasikan sistem penanganan pengaduan nasional yang terintegrasi dengan akuntabilitas sosial. Pendekatan akuntabilitas sosial bisa dilakukan untuk menangani masalah yang bisa diselesaikan di unit pelayanan. Jadi tidak semua keluhan harus diselesaikan ORI.  Di sisi lain, integrasi dengan mekanisme pengaduan nasional menjadi penting karena tidak semua keluhan masyarakat bisa diselesaikan

PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN

PATTIRO mendesak pihak BPJS, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, dan Puskesmas mulai transparan soal penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana yang dikelola tersebut berasal dari iuran masyarakat sehingga masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban penggunaannya, baik secara langsung atau melalui Komite / Dewan Kesehatan sebagai bagian dari pemantauan sosial. Seiring pelaksanaan JKN yang berjalan hampir

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (Indonesian Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), Indonesian Coruption Watch (ICW), Indonesian Budget Center (IBC), YAPPIKA) Kurang dari tujuh jam, Rapat Paripurna DPR 5 Desember

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3: Kembali ke Semangat Proporsionalitas

Ketegangan antar dua kelompok fraksi yang berhimpun dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali terjadi. Kali ini penyebabnya terkait pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR. Hasrat sapu bersih posisi pimpinan DPR dan alat kelengakapan oleh salah satu kubu mengakibatkan adanya perlakukan tidak adil dan mencederai prinsip keterwakilan seluruh kekuatan politik di DPR.