Transparansi

Komisi Informasi Pusat Susun SOP Kelembagaan

Untuk menciptakan kinerja yang lebih jelas dan terarah, Komisi Informasi Pusat (KIP) bekerjasama dengan PATTIRO menyusun Standard Operating Procedure (SOP), di Hotel Santika Bogor, 20-22Februari lalu. Dalam sambutannya Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono mengatakan, selama ini KIP belum memiliki SOP sehingga seringkali menimbulkan kebingungan dan konflik dalam bekerja. “Ketiadaan SOP menimbulkan ketidakjelasan, siapa melakukan apa. Adanya

Seri Keterbukaan Informasi Publik sesi 1 (UU KIP)

Video ini adalah kampanye keterbukaan informasi yang dibuat oleh sekretariat FOINI atas dukungan dair Ford Foundation dan PATTIRO. Narasumber pada video ini adalah Alamsyah Saragih ketua umum Komisi Informasi Pusat periode 2009-2011. Beliau menjelaskan tentang informasi umum dan yang dikecualikan beserta pembagian dan jenisnya.

Pemerintah Perlu Kerja Keras Jalankan Amanat UU ASN

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyatakan bahwa Pemerintah perlu berhati-hati dan bekerja keras, agar amanat yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bisa diterapkan secara menyeluruh mulai Januari 2016. Hasil kajian divisi riset kebijakan publik PATTIRO memperlihatkan, UU ASN memiliki mandat untuk membuat 19 Peraturan Pemerintah (PP),

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mengakses Informasi

kp-law

Modul ini disusun sebagai panduan atau referensi bagi pihak-pihak yang akan menyelenggarakan pelatihan penguatan kapasitas warga masyarakat dalam mengakses informasi kepada Badan Publik. Warga masyarakat kemudian mampu memperoleh informasi yang dibutuhkannya dan di sisi lain mampu mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik sehingga hak-hak dasar mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. Link Download Modul Penguatan Kapasitas

Open Government & UU KIP Urgensi Regulator Informasi

un2

UU KIP dirancang dengan beberapa tujuan yang dapat diringkas menjadi lima tahapan: (i) membangun sistem pengelolaan dan  layanan informasi yang lebih baik di Badan Publik; (ii) menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi); (iii) mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi); (iv) mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara; (v) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[1] Beberapa