Transparansi

Open Government Transparansi, Partisipasi dan Kolaborasi

ogp3

Gagasan ‘pemerintah terbuka’ (open government) di Amerika Serikat menjadi isu sentral sejak Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 2008. Dalam catatan sejarah Amerika Serikat, terminologi ini mulai mengemuka di tahun 1953. Harrod Cross, yang mewakili perkumpulan para editor koran atau yang dikenal dengan American Society of Newspaper Editors (ASNE), menggunakannya dalam suatu laporan

Sidang Ajudikasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi terkait dokumen audit Hambalang

Sidang Ajudikasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi terkait dokumen audit Hambalang antara PATTIRO dan BPK pada : Hari/Tanggal   : Kamis, 30 Januari 2014 Pukul                   : 13.00 hingga selesai Tempat               : Kantor Komisi Informasi Pusat, Gedung Indonesia Trading Company (ITC),

Pilkada dilakukan serentak mulai 2020, RUU Pilkada: Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung.

pilkada4

Pada awal pengajuan RUU Pilkada, pemerintah mengusulkan gubernur dipilih oleh DPRD provinsi, sedangkan bupati/wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Di tengah pembahasan, pemerintah mengubah usulan menjadi gubernur dipilih langsung, sedangkan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD kabupaten/kota. Namun, mayoritas fraksi di Panja RUU Pilkada tetap meminta kepala daerah dipilih langsung seperti yang terjadi saat ini. Akhirnya

Rencana Aksi OGP 2014-2015 versi CSO

Untuk menyiapkan Rencana Aksi OGP 2014-2015, CSO Tim Inti OGI menjaring input melalui berbagai cara dan kegiatan untuk memperkaya dan mempertajam usulan yang tepat dan dapat memanfaatkan gerakan OGP untuk memanfaatkan kepentingan nasional. Proses dimulai dengan diskusi dengan aktor-aktor kunci gerakan transparansi di Indonesia dan dengan koalisi FOINI (Freedom of Information Network Indonesia) di mana

Konferensi Pers FOINI atas gugatan DPD Partai Golkar terhadap Suhardi, Komisi Informasi NTB dan Komisi Informasi Pusat.

Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) bermaksud menyelenggarakan konferensi pers yang bertujuan untuk menyatakan sikap FOINI atas gugatan DPD Golkar NTB terhadap Suhardi selaku pemohon informasi, KI NTB dan KI Pusat. Partai politik sebagaimana disebut dalam UU KIP adalah badan publik yang berkewajiban memberikan informasi publik yang dikuasainya, bahkan