News & Event

(Bahasa) Direktur Eksekutif PATTIRO: RUU Pemda Rawan Korupsi, Kepala Daerah Miliki Hak Teken APBD Tanpa Persetujuan DPRD

ruu-pemda-kecil

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) terus jadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, RUU itu berpotensi jadi celah kepala daerah menyalahgunakan kewenangan dalam APBD. DIREKTUR Eksekutif  Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo kepada Rakyat Merdeka, mengungkapkan, peluang kepala daerah untuk merancang dan mengesahkan RAPBD sangat terbuka. Sebab, dalam RUU Pemda Pasal 202 dan 207

(Bahasa) RUU Bidang Pemerintahan Daerah Perlu Diharmonisasi

Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Maya Rostanty, mengatakan ada lima RUU menyangkut daerah yang perlu diharmonisasi. Yaitu RUU Pemerintahan Daerah (Pemda), Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Aparatur Sipil Nasional (ASN), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Desa. Harmonisasi ditujukan agar materi di lima RUU itu terjamin konsistensinya dan mencegah timbulnya

Announcement Member Candidate of Komisi Informasi Pusat

PANITIA SELEKSI (PANSEL) CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2013-2017 d/a: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Gedung A (Belakang) Lt. IV Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp: (021) 3440051, Fax: (021) 3440051 www.kominfo.go.id dan seleksi.kominfo.go.id PENGUMUMAN Meneruskan Pengumuman Ujian Tertulis Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013 – 2017 pada tanggal 26

Launching of Gender-Mainstreaming National Strategy through Gender-Responsive Budgeting & Planning

Peluncuran dan Sosialisasi

Launching of National Strategy of Gender-Mainstreaming (Stranas PUG) through Gender-Responsive Budgeting and Planning (PPRG) is carried out by the Ministry of National Development Planning / Head of National Agency for Development Planning (Bappenas), Mr. Armida S. Alisjahbana. Bappenas has coordinated drafting Stranas PUG with the Ministry of Finance (Kemenkeu), the Ministry of Women Empowerment and

Public complains Schools Infak and Sadaqah

PeKALONGAN, suaramerdeka.com – PATTIRO Pekalongan received 314 complaints from the public in the month Pekalongan Complaint Public Service conducted during November and December 2012. Problems and costs in the form infak shodakoh in schools, lack of public health insurance filing procedures (Jamkesmas) and regional health insurance (Jamkesda) as well as the administrative procedures obscurity population