News & Event

Constitutional Court’s decision has been defeated at the House of Representatives: Government bill causes The Regional Head (Kepala Daerah) hard to be arrested

MK-kecil

Draft  of Local Government Act (RUU Pemda)  potentially against the decision of the Constitutional Court (MK). In the decision of the Court in 2011, is mentioned, the investigation officer who lodged the law does not need written approval from the president. But, the government bill is being discussed in the Parliament, the Constitutional Court returned

Local Government Bill Should Not Inhibits Law Enforcement in Taking Actions Against The Corruption Committed By Regional Head

Metrotvnews.com, Jakarta: House of Representatives and the government urged to change the substance of Article 74 of Local Government bill which is related to the investigation action toward regional head and deputy regional head that violate the law as an act of corruption. This article was impeded law enforcement because it requires the approval of

To Eradicate Corruption, Government bill does not have the binding power of law

lawan-korupsi-kecil

Public were struck by many corruption cases and power abuses involving regional head (Kepala Daerah) . February 2013, the Minister of Home Affairs Gamawan Fauzi launched alarming data says in the last nine years, 2004 – 2012, there were 290 regional head (Kepala daerah) entangled in corruption cases in the period of the implementation of

(Bahasa) Direktur Eksekutif PATTIRO: RUU Pemda Rawan Korupsi, Kepala Daerah Miliki Hak Teken APBD Tanpa Persetujuan DPRD

ruu-pemda-kecil

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) terus jadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, RUU itu berpotensi jadi celah kepala daerah menyalahgunakan kewenangan dalam APBD. DIREKTUR Eksekutif  Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo kepada Rakyat Merdeka, mengungkapkan, peluang kepala daerah untuk merancang dan mengesahkan RAPBD sangat terbuka. Sebab, dalam RUU Pemda Pasal 202 dan 207

(Bahasa) RUU Bidang Pemerintahan Daerah Perlu Diharmonisasi

Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Maya Rostanty, mengatakan ada lima RUU menyangkut daerah yang perlu diharmonisasi. Yaitu RUU Pemerintahan Daerah (Pemda), Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Aparatur Sipil Nasional (ASN), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Desa. Harmonisasi ditujukan agar materi di lima RUU itu terjamin konsistensinya dan mencegah timbulnya