Publikasi
Buku Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI Periode 2011-2016
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2011-2016 adalah generasi pertama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menguatkan mandat kelembagaan ORI untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pada akhir periode generasi pertama ini, YAPPIKA bersama dengan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), termasuk PATTIRO di dalamnya, menilai bahwa studi mengenai evaluasi kinerja yang
Policy Brief | Pekerjaan Rumah yang Tidak Terselesaikan
Oleh: Widi Nugroho* Partisipasi masyarakat dalam kegiatan promosi kesehatan (promkes) masih rendah sehingga upaya pencegahan penyakit yang telah dilakukan tidak efektif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya keterlibatan seluruh elemen yang ada di masyarakat, tingginya dominasi perempuan, keterlibatan perempuan masih bersifat instruktif, sempitnya ruang diskusi masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan identifikasi
Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2014
Laporan Tahunan 2014 ini mengambil tema utama Fokus Area Transparansi yaitu menyorot tentang perjalanan PATTIRO mempromosikan isu transparansi, pembelajaran yang didapat dan agenda selanjutnya. Penekanan pada isu transparansi ini mengingat sebagian besar aktifitas yang dijalankan pada tahun 2014 terkait dengan isu transparansi. Secara ringkas, perjalanan PATTIRO dalam mempromosikan isu transparansi dapat dibagi menjadi empat tahap,
Policy Brief | Sempitnya Ruang Bicara Peserta BPJS
Oleh: Dini Inayati, Direktur PATTIRO Semarang Pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat telah tertuang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 pasal 35. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik yang diberikan adalah memberikan keluhan jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sayangnya, unit penanganan
Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Melalui Undang-Undang Desa ini, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang tertera di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, Desa juga memiliki
PATTIRO
@InfoPATTIRO
Yayasan PATTIRO
PATTIRO