Publikasi

Seri Poster Hak Atas Informasi: Alur Informasi

alur

Seri Poster Hak Atas Informasi: Alur Informasi 1. Alur pelayanan permohonan informasi 2. Alur permohonan informasi dan keberatan3. Alur penyelesaian sengketa di komisi informasi 4. Alur pelayanan permohonan keberatan              

Seri Poster Hak Atas Informasi

poster-law

Seri Poster Hak Atas Informasi: 1. Pemerintah wajib mengumumkan dan melayani permohonan informasi publik. 2. Kita Berhak Tahu. 3. Tuntas Selesaikan Sengketa Informasi.      

Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG)

stranas-1

Buku Stranas ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Tujuan disusunnya  Stranas PPRG agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sitematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah. Dalam buku Stranas PPRG ini, ditetapkan Sasaran, Arah kebijakan dan Strategi

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Pelatihan PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)

PPID-law

Setiap Badan Publik diamanatkan oleh UU KIP untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaganya. Setiap PPID mempunyai peran sentral di Badan Publik. Peran PPID untuk lingkungan internal Badan Publik, yakni bertugas mengelola informasi, sedangkan peran PPID untuk lingkungan eksternal, yakni bertugas melayani pemohon informasi. Melihat peran sentral itu, PPID bisa disebut sebagai

Uang Kami, Tanggung Jawab Kami

Uang-Kami-Tanggung-Jawab-Kami-besar

Mengapa Kelompok Masyarakat Sipil Perlu Menelusuri dan Memantau Pembelanjaan Anggaran? “Terkadang para pejabat publik bingung membedakan antara uang rakyat dan uang mereka.” – Aktivis anggaran di Uganda – “Kalau saya memberi anak saya uang 10 Rupee dan menyuruh anak saya ke pasar untuk belanja dengan uang itu, ketika dia pulang, saya pasti minta laporan soal