Publikasi

Manual Penyusunan Daftar Informasi Publik

DIP-law

Panduan dan instrumen ini diharapkan dapat membantu kinerja PPID dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat. Topik khusus yang disajikan dalam buku panduan berikut ini adalah mengenai penyusunan daftar informasi publik (DIP). Sesuai amanat UU KIP, terutama Pasal 11, daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah kewenangan badan publik

Buku Saku APBD Dompu 2013

buku-saku-dompu1

Melalui buku saku APBD ini, merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Kebijakan pengetatan keuangan daerah (APBD) didasarkan konsep money follow functions yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah melakukan bentuk pertanggungjawaban

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2012

latun

Berbagai pekerjaan pada tahun 2012 yang tercakup dalam tiga fokus area yaitu pelayanan publik, kebijakan publik, dan pengelolaan anggaran publik, PATTIRO jalankan dengan sangat baik. Pada tahun tersebut, PATTIRO berusaha memperbaiki kualitas pelayanan publik yang pemerintah sediakan untuk masyarakat, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memastikan terciptanya keadilan sosial dengan cara yang lebih modern, efektif, dan

Seri Poster Hak Atas Informasi: Alur Informasi

alur

Seri Poster Hak Atas Informasi: Alur Informasi 1. Alur pelayanan permohonan informasi 2. Alur permohonan informasi dan keberatan3. Alur penyelesaian sengketa di komisi informasi 4. Alur pelayanan permohonan keberatan              

Seri Poster Hak Atas Informasi

poster-law

Seri Poster Hak Atas Informasi: 1. Pemerintah wajib mengumumkan dan melayani permohonan informasi publik. 2. Kita Berhak Tahu. 3. Tuntas Selesaikan Sengketa Informasi.