CSO

Dorong Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial, PATTIRO Selenggarakan Pendampingan Teknis GAT Bagi CSO

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) telah menyusun Gender Assessment Tools (GAT) dalam Perhutanan Sosial. Tools ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai isu gender dalam pengelolaan perhutanan sosial mulai dari tahapan pra dan pasca persetujuan perhutanan sosial hingga kebijakan dan kelembagaan perhutanan sosial di daerah. Hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi bahan awal untuk menyusun rekomendasi …

Dorong Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial, PATTIRO Selenggarakan Pendampingan Teknis GAT Bagi CSO Read More »

Peningkatan Kapasitas Mitra CSO VICRA Melalui TOT Berketahanan Iklim dan Analisis GESI

Jakarta, Februari 2022. Salah satu outcome yang akan dicapai dalam program Voice for Inclusiveness Climate Resillience Actions (VICRA) yaitu isu dan kebijakan perubahan iklim dapat didiskusikan dan dipahami oleh berbagai stakeholders di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Dalam rangka mencapai outcome tersebut, maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tim pelaksana program VICRA, sehingga mereka bisa …

Peningkatan Kapasitas Mitra CSO VICRA Melalui TOT Berketahanan Iklim dan Analisis GESI Read More »

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO

Sejak tahun 2018, The Asia Foundation (TAF) bersama dengan jaringan Civil Society Organization (CSO) telah mengembangkan inisiatif untuk mendorong kebijakan tentang transfer fiskal berbasis ekologi di tingkat Kabupaten yang disebut dengan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan di tingkat Provinsi yang disebut dengan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). TAPE dan TAKE merupakan skema insentif …

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO Read More »

PATTIRO Selenggarakan Kegiatan Pelatihan CSO dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah untuk Penanggulangan Tuberkulosis

Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2016, Indonesia menduduki peringkat ke dua di bawah India penderita TB terbanyak. Angka ini cukup memprihatinkan mengingat TB merupakan salah satu penyakit menular yang penularannya bisa sangat cepat melalui udara dan tanpa bisa diketahui secara langsung oleh penderitanya. Salah satu kontribusi yang dilakukan oleh PATTIRO untuk ikut serta dalam penangulangan …

PATTIRO Selenggarakan Kegiatan Pelatihan CSO dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah untuk Penanggulangan Tuberkulosis Read More »

Sekilas tentang #OGPinMalaysia

Selasa, 20 September 2011. Sebuah deklarasi pemerintahan terbuka atau Open Government Declaration dibuat. Delapan negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Inggris, Meksiko, Norwegia, dan termasuk Indonesia, langsung menyatakan diri bergabung dengan OGP sebagai komitmen mereka dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Kini, pada tahun 2014, jumlah peserta OGP telah bertambah, …

Sekilas tentang #OGPinMalaysia Read More »

Menumbuhkan Partisipasi Asli: Pembelajaran dari Proyek Percontohan Keterlibatan Masyarakat dalam Transparansi untuk Pembangunan (T4D).

Salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia adalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Angka kematian anak di wilayah miskin pinggiran kota jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata di perkotaan. Sebuah studi yang dilakukan UNICEF pada tahun 2012 menemukan bahwa angka kematian anak lima kali lebih tinggi di kecamatan pinggiran kota yang miskin di Jabodetabek. Sebagai …

Menumbuhkan Partisipasi Asli: Pembelajaran dari Proyek Percontohan Keterlibatan Masyarakat dalam Transparansi untuk Pembangunan (T4D). Read More »

Tetaplah Berkolaborasi dan Jangan Pernah Percaya pada Pemerintah

Oleh: Didik Purwondanu, Senior Program Manajer PATTIRO bidang Akuntabilitas Sosial “Keep collaborating and never trust the government”, kalimat penutup saya menjawab pertanyaan salah satu mahasiswa pascasarjana di bagian akhir forum publik di Open Government Hub, Jumat (19/9) sore lalu. Hal ini mengundang tepuk tangan dan tawa peserta yang hadir. Pertanyaan ini awalnya menyoal bagaimana strategi …

Tetaplah Berkolaborasi dan Jangan Pernah Percaya pada Pemerintah Read More »

Integrasi Vertikal dan Gerakan CSO Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas

oleh: Didik Purwandanu, Senior Program Manager Akuntabilitas Sosial PATTIRO Selama 17 tahun terakhir, Indonesia telah melalui tiga kali uji coba model desentralisasi. Yang pertama adalah memperkuat otonomi daerah percontohan di kabupaten/kota, melalui keluarnya Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1996, yang menyatakan 25 April sebagai Hari Otonomi. Uji coba kedua terjadi sebagai akibat percepatan reformasi tahun …

Integrasi Vertikal dan Gerakan CSO Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas Read More »

Organisasi Masyarakat Sipil Mendirikan Komunike tentang Open Government

[Denpasar, 6 Mei 6 2014, Luh De Suriyani] Organisasi masyarakat sipil (CSO) di Asia Pasifik telah membuat komunike untuk mendesak pemerintah negara anggota Open Government Partnership (OGP) untuk menerapkan prinsip-prinsip open government. Dalam komunike bersama mereka, 153 organisasi menekankan pentingnya dan kebutuhan untuk membangun, memperluas dan mengkonsolidasikan ruang sipil. Mereka juga mendesak OGP untuk membangun …

Organisasi Masyarakat Sipil Mendirikan Komunike tentang Open Government Read More »

Pembicaraan Tingkat Tinggi pasca-2015 dimulai di Bali

[Denpasar, 25 March 2014] Panel Tingkat Tinggi PBB yang keempat tentang Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Pasca-2015 dimulai Senin di Bali, dengan fokus pada aspek global agenda, serta implementasinya. Lima kelompok pemangku kepentingan — Forum Global Akademik dan Riset, Forum Sektor Publik, Forum Komunitas Bisnis, Forum Global Masyarakat Sipil (CSO) dan Forum Konsultasi Multi Pemangku Kepemudaan …

Pembicaraan Tingkat Tinggi pasca-2015 dimulai di Bali Read More »

Komitmen Pemerintah pada Gerakan OGP Dipertanyakan

Pusat Telaah dan Informasi regional (PATTIRO) mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap gerakan Open Government Partnership (OGP) karena hingga kini pemerintah belum memiliki rencana aksi (renaksi) yang jelas dan terperinci untuk mendukung gerakan keterbukaan tersebut. Selain itu, komitmen pemerintah pada gerakan OGP tidak serius dan masih sebatas pada “lips-service”. Hal ini terlihat pada Keputusan Presiden RI nomor …

Komitmen Pemerintah pada Gerakan OGP Dipertanyakan Read More »

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO

Modul ini ditulis untuk mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang merupakan wilayah program AIPD. Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun di negara lain, menyusul keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi pengawasan anggaran. Materi yang disampaikan …

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO Read More »

Scroll to Top
Skip to content