desa

Dua Penyebab Utama Munculnya Kartu BPJS Kesehatan Palsu

Baru saja beberapa waktu lalu dihebohkan dengan penemuan vaksin palsu, kini, masyarakat dan pemerintah kembali dikejutkan dengan penemuan kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang PATTIRO himpun dari berbagai media, kartu BPJS Kesehatan palsu tersebut diduga dimiliki oleh sekitar 230 orang dari Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. …

Dua Penyebab Utama Munculnya Kartu BPJS Kesehatan Palsu Read More »

PATTIRO Luncurkan Portal Kedesa.ID

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola dirinya sendiri dan menjalankan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warganya. Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pemerintah harus memberi kesempatan kepada desa untuk menjadi lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya, tanpa ada intervensi berlebih baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengalaman masa lalu …

PATTIRO Luncurkan Portal Kedesa.ID Read More »

Desa Juga Harus Fokus pada Pencegahan Bencana

Akhir pekan lalu, sejumlah desa di Provinsi Jawa Tengah mengalami bencana banjir dan longsor akibat hujan lebat. Menanggapi kejadian itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah desa yang terdampak bencana dapat menggunakan dana desa tahun 2016 untuk memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur desa yang rusak. Menteri Marwan juga …

Desa Juga Harus Fokus pada Pencegahan Bencana Read More »

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa tidak lagi berlaku semenjak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Satu hal yang membedakan antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintah Desa adalah adanya klausul tentang dana desa. Dana desa merupakan dana pemberian pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelumnya, desa …

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa Read More »

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa

Para calon pendamping desa yang dinyatakan lulus tes administratif dan tertulis, telah mengikuti psikotes pada tanggal 4 Juni lalu. Jika kembali lulus tahapan psikotes, mereka akan menghadapi satu tahapan tes terakhir yaitu tes evaluasi kualifikasi berdasarkan resume atau CV calon pendamping dan dokumen pendukung lainnya yang dikirim kepada panitia seleksi. Pada tahap ini, nasib mereka …

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa Read More »

PATTIRO: Perbaiki Sistem dan Transparansikan Proses Perekrutan Pendamping Desa

Masa kerja belasan ribu tenaga pendamping profesional desa akan berakhir pada 31 Maret 2016. Pemerintah pun mulai bergerak untuk melakukan perekrutan ulang. Sayangnya, perekrutan tersebut justru menuai kisruh dan saling tuduh. Ada pihak yang merasa bahwa hal ini sengaja dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menyingkirkan pihak-pihak tersebut dari …

PATTIRO: Perbaiki Sistem dan Transparansikan Proses Perekrutan Pendamping Desa Read More »

Desa Tolak Kebijakan Penggunaan 100% Dana Desa untuk Infrastruktur

Dana desa tahun 2016 tahap pertama sekitar Rp 28.2 triliun siap digelontorkan pemerintah pada tanggal 16 Maret mendatang. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh dana desa tersebut digunakan hanya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Sayangnya, perintah presiden tersebut mendapat penolakan keras dari kalangan pemerintah desa. Berdasarkan temuan PATTIRO di beberapa desa di tiga provinsi yaitu Yogyakarta, …

Desa Tolak Kebijakan Penggunaan 100% Dana Desa untuk Infrastruktur Read More »

Hari Perempuan Internasional, Perempuan Mulai Aktif Berperan Sebagai Agen Perubahan Desa

Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari ini, 8 Maret 2016, merupakan hari dimana para perempuan di seluruh dunia memperingati keberhasilan mereka di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Di Indonesia, sayangnya, masih banyak hal yang menghambat perempuan untuk berkembang dan terlibat lebih dalam di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Salah satunya adalah kuatnya …

Hari Perempuan Internasional, Perempuan Mulai Aktif Berperan Sebagai Agen Perubahan Desa Read More »

Soal BUMDes, PATTIRO: Kemendes PDTT Harus Transparan

Baru setahun pemerintah menjalankan aturan tentang pemberian dana desa, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah melonjak tajam. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada akhir tahun 2014, baru terdapat sekitar 4 ribu BUMDes. Namun, data per Januari 2016 menunjukkan bahwa jumlah BUMDes di tanah air sudah mencapai lebih dari …

Soal BUMDes, PATTIRO: Kemendes PDTT Harus Transparan Read More »

PATTIRO: Akan Segera Dibentuk, Ini Hal yang Harus Pokja Desa Perhatikan

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkapkan bahwa terdapat potensi ketimpangan dalam pengimplementasian Undang-Undang Desa yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan terhadap pembangunan desa. Untuk mencegah munculnya ketimpangan tersebut sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar …

PATTIRO: Akan Segera Dibentuk, Ini Hal yang Harus Pokja Desa Perhatikan Read More »

PATTIRO: Satgas Desa Harus Mampu Bantu Percepatan Penyaluran Dana Desa

Jakarta, 4 Februari 2016 – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tanggal 1 Februari lalu meresmikan pembentukan Satgas Desa dengan harapan dapat mempercepat dan memastikan ketepatan penyaluran, penggunaan, dan pengelolaan dana desa. Untuk memastikan terwujudnya tujuan tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar pun menugaskan para anggota satgas untuk senantiasa …

PATTIRO: Satgas Desa Harus Mampu Bantu Percepatan Penyaluran Dana Desa Read More »

PATTIRO: Desa Harus Jadi Garda Terdepan Entaskan Masalah Gizi

Jakarta, 28 Januari 2016 – Indonesia saat ini tengah menghadapi permasalahan gizi yang rumit. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa angka prevalensi balita dengan berat kurang mencapai 19,6 persen. Sementara itu, masalah gemuk pada anak masih tinggi yaitu 18,8 persen, begitu pun pada remaja dan orang dewasa. PATTIRO menilai, pemerintah desa sebagai …

PATTIRO: Desa Harus Jadi Garda Terdepan Entaskan Masalah Gizi Read More »

Scroll to Top
Skip to content