DID

Mendorong Penilaian Indikator Output dan Proses Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Kebijakan Insentif Fiskal

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terbit, pengaturan insentif yang sebelumnya berada pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 160/PMK.07/2021 tentang Dana Insetif Daerah (DID) tidak berlaku lagi. Peraturan ini kemudian diperbarui PMK 125/PMK.O7/2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. Hal ini …

Mendorong Penilaian Indikator Output dan Proses Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Kebijakan Insentif Fiskal Read More »

Masyarakat Sipil Apresiasi Pemerintah Terapkan Skema Insentif Fiskal berbasis Ekologi secara Nasional

Koalisi masyarakat sipil untuk pendanaan lingkungan hidup mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memperluas indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam skema Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022.  Melalui perluasan indikator ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Demikian antara lain disampaikan Maya Rostanty selaku pembicara dalam diskusi publik …

Masyarakat Sipil Apresiasi Pemerintah Terapkan Skema Insentif Fiskal berbasis Ekologi secara Nasional Read More »

Press Release | Diskusi Publik Kebijakan DID Tahun 2022 Diharapkan Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nasional dan Daerah

PATTIRO: Kebijakan DID Tahun 2022 Diharapkan Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nasional dan Daerah Salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah melalui Dana Insentif Daerah (DID). Dana ini dialokasikan oleh pemerintah dalam APBN untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, …

Press Release | Diskusi Publik Kebijakan DID Tahun 2022 Diharapkan Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nasional dan Daerah Read More »

RINGKASAN EKSEKUTIF | Urgensi Dana Insentif Daerah Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DID-KGPP)

Tingkat kemajuan pembangunan gender diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dengan indikator umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun. Adapun Indeks Pemberdayaan …

RINGKASAN EKSEKUTIF | Urgensi Dana Insentif Daerah Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DID-KGPP) Read More »

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup

Pemerintah telah berkomitmen untuk untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan mencapai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (Business as Usual/BAU). Upaya ini membutuhkan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sejalan dengan hal ini, komitmen untuk melindungi …

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup Read More »

Scroll to Top
Skip to content