Freedom of Information Network Indonesia

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017 Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Mahkamah Konstitusi Nyatakan Inkonstitusional dan melanggar Pasal 33 UU KIP Pengangkatan Anggota Komisi Informasi, termasuk di periode yang kedua, harus melalui proses seleksi. Demikian inti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang disampaikan Majelis …

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Read More »

FOINI: Benahi Infrastruktur Transparansi dan Tata Kelola Data untuk Penuhi Hak Untuk Tahu

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disahkan dan diberlakukan pada tahun 2010, Negara menjamin hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi. Namun, meskipun sudah enam tahun undang-undang tersebut diterapkan, pemenuhan hak untuk tahu masyarakat masih saja terganjal oleh beberapa hal. Tepat pada peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang jatuh pada 28 September, Koalisi Freedom of …

FOINI: Benahi Infrastruktur Transparansi dan Tata Kelola Data untuk Penuhi Hak Untuk Tahu Read More »

Perluas Simpul Jaringan, FoINI SulSel Bentuk Koalisi Bersama Masyarakat Makassar

Meski telah menjadi bahan perbincangan di antara berbagai organisasi masyarakat sipil sejak lebih dari satu dekade silam, isu keterbukaan informasi publik masih menjadi sorotan sejumlah masyarakat sipil yang menginginkan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi Selatan yang tergabung dalam simpul jaringan Freedom of Information Network Indonesia …

Perluas Simpul Jaringan, FoINI SulSel Bentuk Koalisi Bersama Masyarakat Makassar Read More »

KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei

[Jakarta, 11 Juli 2014] – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan tidak “cuci tangan” menyikapi adanya hasil hitung cepat yang saling bertentangan, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “KPU bisa membentuk Dewan Etik untuk lembaga survei sehingga diaudit oleh auditor publik yang independen dan mengumumkan hasilnya. Jika tidak dilakukan KPU harus mencabut sertifikatnya,” kata peneliti Perkumpulan untuk …

KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei Read More »

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres

FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia) YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC, TII, Seknas FITRA, ICEL, IBC, MediaLink, Perludem, IBC, PSHK, SBMI, Koak Lampung, PATTIRO Serang, PATTIRO Banten, Perkumpulan INISIATIF, PATTIRO Semarang, KRPK Blitar, Sloka Institute, SOMASI NTB, Laskar Batang, PIAR NTT, KOPEL Makassar, SKPKC Papua, Mata Aceh, GerAk Aceh, JARI KalTeng, KH2Institute, PUSAKO Unand, FITRA Riau, LPI …

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres Read More »

Profil PATTIRO dalam Gerakan Pemerintahan Terbuka dan isu-isu FOI

PATTIRO saat ini hingga 2015 telah diberi mandat oleh kalangan masyarakat sipil, baik organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Informasi Indonesia (FOINI) maupun OMS dari Tim Inti OGI, untuk menjadi koordinator koalisi. Untuk menjalankan peranan PATTIRO sebagai koordinator nasional dari kedua koalisi masyarakat sipil, PATTIRO mengorganisir sebuah sekretariat. Kedudukannya, di …

Profil PATTIRO dalam Gerakan Pemerintahan Terbuka dan isu-isu FOI Read More »

Aktivis Digugat Golkar DPD NTB karena Perjuangkan Hak Informasi

Gugatan Perdata Nomor 03/BAKUMHAM-OTDA/GOLKAR-NTB/I/2014 dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Mataram sesudah menolak memberikan informasi yang diminta oleh Suhardi. Suhardi digugat untuk memberikan ganti rugi senilai Satu Miliar Rupiah. Disebutkan juga bahwa permintaan informasi Suhardi adalah pesanan sponsor untuk menjatuhkan nama DPD Golkar NTB. …

Aktivis Digugat Golkar DPD NTB karena Perjuangkan Hak Informasi Read More »

Rencana Srategis dan Laporan Assesment Implementasi UU KIP oleh FOINI

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu yang intensif mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Saat ini FOINI terdapat di 11 simpul provinsi dengan koordinator tingkat nasional berkedudukan di Jakarta. Memasuki era implementasi UU KIP, tentu tantangan dan hambatan yang dihadapi semakin berat karena CSO tidak hanya harus mengawasi badan …

Rencana Srategis dan Laporan Assesment Implementasi UU KIP oleh FOINI Read More »

Scroll to Top
Skip to content