IBC

Penerapan EFT dapat Mempercepat Pengarusutamaan Gender di Daerah

Penerapan Insentif Fiskal berbasis Ekologi atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak hanya mampu mendorong perlindungan lingkungan, namun juga dapat mempercepat pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini disampaikan oleh Maya Rostanty selaku Senior Advisor Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dalam Konferensi Nasional mengenai Perkembangan dan Arah Baru Kebijakan Insentif …

Penerapan EFT dapat Mempercepat Pengarusutamaan Gender di Daerah Read More »

PATTIRO Targetkan GLF Bisa Diselenggarakan Setiap Tahun

Jakarta – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menargetkan Green Leadership Forum (GLF) bisa diselenggarakan setiap tahun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif PATTIRO Bejo Untung dalam GLF ke-2 yang diadakan secara daring pada Rabu (27/10). Menurut Bejo, hal itu penting diupayakan karena GLF bertujuan mewujudkan kebangkitan nasional dalam mendorong transfer fiskal berbasis ekologi di Indonesia. …

PATTIRO Targetkan GLF Bisa Diselenggarakan Setiap Tahun Read More »

Skema EFT Dinilai Efektif Mendorong Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia

Jakarta – Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) dinilai cukup berhasil dalam mendorong konservasi lingkungan hidup di banyak daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa kepala daerah baik yang sudah menerapkan EFT atau pun yang sedang mempertimbangkan dalam Green Leadership Forum (GLF) yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat …

Skema EFT Dinilai Efektif Mendorong Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia Read More »

Penerapan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia Makin Masif

Gagasan untuk menerapkan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh inisiatif koalisi organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah bersama dengan The Asia Foundation (TAF) yang mengusulkan konsep Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) sekitar tahun 2018. Hingga saat …

Penerapan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia Makin Masif Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (Indonesian Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), Indonesian Coruption Watch (ICW), Indonesian Budget Center (IBC), YAPPIKA) Kurang dari tujuh jam, Rapat Paripurna DPR 5 Desember …

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik Read More »

KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei

[Jakarta, 11 Juli 2014] – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan tidak “cuci tangan” menyikapi adanya hasil hitung cepat yang saling bertentangan, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “KPU bisa membentuk Dewan Etik untuk lembaga survei sehingga diaudit oleh auditor publik yang independen dan mengumumkan hasilnya. Jika tidak dilakukan KPU harus mencabut sertifikatnya,” kata peneliti Perkumpulan untuk …

KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei Read More »

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres

FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia) YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC, TII, Seknas FITRA, ICEL, IBC, MediaLink, Perludem, IBC, PSHK, SBMI, Koak Lampung, PATTIRO Serang, PATTIRO Banten, Perkumpulan INISIATIF, PATTIRO Semarang, KRPK Blitar, Sloka Institute, SOMASI NTB, Laskar Batang, PIAR NTT, KOPEL Makassar, SKPKC Papua, Mata Aceh, GerAk Aceh, JARI KalTeng, KH2Institute, PUSAKO Unand, FITRA Riau, LPI …

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres Read More »

Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, kinerja DPR semakin menurun khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran. Lemahnya pengawasan anggaran tersebut dalam dua hal, pembahasan anggaran di DPR dan penggunaan anggaran pada Kementrian dan Lembaga (K/L). Pada internal DPR dikhawatirkan pengawasan akan berubah menjadi pembajakan untuk dana politik pemilu 2014 nanti. Sedangkan pengawasan K/L akan berubah menjadi transaksional …

Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu Read More »

Scroll to Top
Skip to content