Infrastruktur

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sebesar Rp 544 triliun hanya dalam empat tahun, dari 2020-2024. Untuk meminimalisir kerugian tersebut pemerintah telah melakukan intervensi dalam bentuk aksi ketahanan iklim yang diatur dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) Bappenas dan pelaksanaannya memerlukan dukunan pendanaan daerah. Namun dukungan …

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Dukungan Pendanaan Daerah untuk Membangun Aksi Ketahanan Iklim yang Inklusif

Kelompok masyarakat sipil perlu mengawal pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan anggaran pembangunan berketahanan iklim sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Budget Tracking yang diselenggarakan oleh PATTIRO di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 10-12 April 2022. TOT Budget Tracking merupakan bagian dari program Voice for Inclusiveness Resilience …

Dukungan Pendanaan Daerah untuk Membangun Aksi Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa tidak lagi berlaku semenjak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Satu hal yang membedakan antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintah Desa adalah adanya klausul tentang dana desa. Dana desa merupakan dana pemberian pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelumnya, desa …

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa Read More »

PATTIRO Menyelenggarakan Diskusi Publik “100% Dana Desa Untuk Infrastruktur?”

Kalangan pemerintah desa menolak kebijakan dana desa sepenuhnya untuk infrastruktur. Hal ini didukung dengan hasil penelitian tim PATTIRO di beberapa desa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Riau. Peneliti PATTIRO Ahmad Rofik mengungkapkan, beberapa desa unggulan di tiga provinsi tersebut menolak kebijakan dana desa 100% untuk infrastruktur. Pemerintah desa setempat menginginkan agar dana tersebut juga dapat digunakan …

PATTIRO Menyelenggarakan Diskusi Publik “100% Dana Desa Untuk Infrastruktur?” Read More »

Desa Tolak Kebijakan Penggunaan 100% Dana Desa untuk Infrastruktur

Dana desa tahun 2016 tahap pertama sekitar Rp 28.2 triliun siap digelontorkan pemerintah pada tanggal 16 Maret mendatang. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh dana desa tersebut digunakan hanya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Sayangnya, perintah presiden tersebut mendapat penolakan keras dari kalangan pemerintah desa. Berdasarkan temuan PATTIRO di beberapa desa di tiga provinsi yaitu Yogyakarta, …

Desa Tolak Kebijakan Penggunaan 100% Dana Desa untuk Infrastruktur Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke

PATTIRO atas dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan survei penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang …

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari

Untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO memberikan pendampingan kepada  jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar  dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/ Citizen Report Card (CRC). …

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang

Dengan dukungan dari Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei penilaian oleh masyarakat ini bertujuan untuk …

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan …

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada …

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur Read More »

Scroll to Top
Skip to content