KASN

Refleksi Pemilu 2019: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah

Berita, Peristiwa / Oleh

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilu 2019 cukup marak. Sayangnya penegakan hukum berupa sanksi terhadap ASN yang melanggar sangat lemah. Hal ini disampaikan oleh Program Manager PATTIRO, Bejo Untung dalam Diskusi Publik bertema Refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Demokrasi Prosedural, yang diselenggarakan bersama oleh PATTIRO, KASN, Bawaslu RI, dan KPPOD di …

Refleksi Pemilu 2019: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah Read More »

Siaran Pers PATTIRO | Refleksi Pemilu 2019

Berita, Siaran Pers / Oleh

Refleksi Pemilu 2019: “Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah” Jakarta, 6 Agustus 2019 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan bahwa fungsi ASN adalah ujung tombok pelayanan publik dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Oleh karena itu,  ASN dituntut untuk bersikap netral dalam menjalankan pekerjaan maupun dalam kehidupannya sehari-hari. …

Siaran Pers PATTIRO | Refleksi Pemilu 2019 Read More »

Dorong Partisipasi Publik dalam Pemantauan Netralitas ASN selama Pemilu, PATTIRO Latih Masyarakat Sipil.

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, 28 Maret 2019. Netralitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Netralitas ASN tidak hanya berhubungan dengan kegiatan politik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembuatan kebijakan dan manajemen ASN. Ketidaknetralan ASN …

Dorong Partisipasi Publik dalam Pemantauan Netralitas ASN selama Pemilu, PATTIRO Latih Masyarakat Sipil. Read More »

ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri

Berita, Peristiwa / Oleh

JAKARTA- “ASN Milenial, Pelopor Gerakan Netralitas ASN”, “Udah Gak Jaman ASN Berpolitik”, “Awasi dan Laporkan Pelanggaran Netralitas ASN”, ini adalah slogan-slogan yang dikampanyekan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam gerakan kampanye publik Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Minggu (10/3/2019) di Car Free Day (CFD) Jakarta. Nurhasni, Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi masih banyaknya ASN yang …

ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri Read More »

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

Publikasi / Oleh

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) berlaku sejak diundangkannya yaitu 15 Januari 2014. Terbitnya UU ASN ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan …

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia Read More »

Revisi UU ASN Dinilai Hanya Untungkan Kelompok Tertentu

Berita, Peristiwa / Oleh

jpnn.com, JAKARTA – UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai belum layak direvisi. Selain masih baru, PP yang merupakan turunan uu ini belum juga diterbitkan. Dari 11 RPP ASN yang disiapkan pemerintah, baru dua ditetapkan. “Kami rasa terlalu dini kalau UU ASN direvisi. Apalagi uu ini belum dilaksanakan. Kan lucu belum digunakan tapi sudah mau direvisi,” kata Direktur …

Revisi UU ASN Dinilai Hanya Untungkan Kelompok Tertentu Read More »

PATTIRO Kembali Selenggarakan Expert Meeting Untuk Kawal Revisi UU ASN

Berita, Peristiwa / Oleh

Pada tanggal 2 Agustus 2017, PATTIRO kembali menyelenggarakan kegiatan Expert Meeting di Hotel Akmani dengan tema “Kelembagaan Pengawas Penerapan Sistem Merit”. Kegiatan ini merupakan kegiatan final dari serangkaian kegiatan program Regulatory Review UU ASN yang telah dilaksanakan, mulai dari desk study, expert meeting I dan FGD pembahasan draft policy paper. Dari kegiatan ini akan dihasilkan …

PATTIRO Kembali Selenggarakan Expert Meeting Untuk Kawal Revisi UU ASN Read More »

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan

Berita, Peristiwa / Oleh

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty menegaskan, untuk memajukan ketatanegaraan Indonesia yang hendak menjadi negara demokrasi modern di era ekonomi asia pasifik, sistem merit mutlak dijalankan oleh pemerintah. “Karena sistem merit, kita akan mendapatkan kandidat pejabat yang qualified, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” ucapnya. Hal tersebut dikarenakan, …

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan Read More »

Foto: PATTIRO dan USAID Gelar Diskusi, Dampak RUU ASN Terhadap Sistem Merit

Berita, Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama USAID CEGAH menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas draft policy paper tentang rencana revisi Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), serta bagaimana dampaknya terhadap sistem merit di Indonesia. Acara itu sendiri dilaksanakana pada senin (29/5) lalu di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat. Program Manager PATTIRO, …

Foto: PATTIRO dan USAID Gelar Diskusi, Dampak RUU ASN Terhadap Sistem Merit Read More »

Siaran Pers: RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Jakarta, Rabu 3 Mei 2017 RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita Semangat merevisi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) oleh DPR RI, disinyalir akan mendegradasi semangat Nawacita, utamanya reformasi birokrasi yang digaungkan oleh DPR RI saat ini dengan menghapuskan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Program Manager Pusat Telaah …

Siaran Pers: RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita Read More »

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Jakarta, Rabu 22 maret 2017 Jual Beli Jabatan: Pengkhianatan Nawacita dan Lunturnya Reformasi Birokrasi Pada awal tahun 2017, publik dikagetkan dengan pemberitaan terkait jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Bupati dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai tersangka, sedangkan beberapa nama lainnya masih dalam proses penyelidikan. …

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi Read More »

Pemerintah Perlu Kerja Keras Jalankan Amanat UU ASN

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyatakan bahwa Pemerintah perlu berhati-hati dan bekerja keras, agar amanat yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bisa diterapkan secara menyeluruh mulai Januari 2016. Hasil kajian divisi riset kebijakan publik PATTIRO memperlihatkan, UU ASN memiliki mandat untuk membuat 19 Peraturan Pemerintah (PP), …

Pemerintah Perlu Kerja Keras Jalankan Amanat UU ASN Read More »

Scroll to Top
Skip to content