Kebijakan Publik

Ringkasan Kebijakan yang Efektif Sebagai Sarana Advokasi Kebijakan

Dalam membawakan hasil riset untuk advokasi kebijakan, narasi riset yang panjang dan detail sering kali tidak efektif. Pengambil keputusan yang menjadi sasaran advokasi kebijakan, umumnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca dan memahami hasil riset. Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil memerlukan alat untuk menyajikan hasil riset secara ringkas dan padat. Salah satunya adalah …

Ringkasan Kebijakan yang Efektif Sebagai Sarana Advokasi Kebijakan Read More »

Local Knowledge Conference: Temuan dan Tantangan Penerapan Sasi Laut di Maluku

Sasi merupakan sebuah mekanisme kearifan lokal yang digunakan masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam baik yang terdapat di darat, perarian atau sungai, maupun pesisir atau laut secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat. Tema inilah yang diangkat Peneliti PATTIRO Agus Salim dalam presentasinya di acara Local Knowledge Conference: …

Local Knowledge Conference: Temuan dan Tantangan Penerapan Sasi Laut di Maluku Read More »

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Open Government Merosot

JAKARTA — Organisasi masyarakat sipil menilai selama setahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, komitmen terhadap pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) cenderung merosot. Walau Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa inisiatif OGP, sampai saat ini Pemerintah belum membentuk kebijakan yang jelas untuk mengoperasikan inisiatif OGP secara konkret. Ilham Saenong dari Transparency International Indonesia (TII) menyatakan, OGP merupakan inisiatif multi pihak yang berfokus …

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Open Government Merosot Read More »

Konsolidasi Nasional Masyarakat Sipil dan Kelembagaan Partisipasi dalam Konteks Demokrasi untuk Pemerintahan Terbuka

Sejak Konferensi Regional Open Government Partnership Wilayah Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali pada Mei, 2014 lalu, keyakinan masyarakat sipil bahwa gerakan multilateral pemerintahan terbuka itu dapat membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia kian tumbuh. Sejak saat itu pula, masyarakat semakin menyadari bahwa mereka tak lagi berperan sebagai penonton jalannya pemerintahan. Mereka menganggap bahwa …

Konsolidasi Nasional Masyarakat Sipil dan Kelembagaan Partisipasi dalam Konteks Demokrasi untuk Pemerintahan Terbuka Read More »

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi …

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Read More »

Mahfud MD: Kita Tak Boleh Takut Bereksperimen

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai desentralisasi di Indonesia lebih banyak konstruksinya berbasis peristiwa yang dialami. Misalnya, otonomi daerah yang diawali tahun 1999 merupakan antitesis gaya sentralistik kepempimpinan Orde Baru. “Kan seharusnya disusun secara serius dari gagasan dasarnya,” ucap tokoh yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden RI di Pemilu 2014. Ketika menjawab pertanyaan …

Mahfud MD: Kita Tak Boleh Takut Bereksperimen Read More »

Scroll to Top
Skip to content