Keuangan Publik

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sejak tahun 2017, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan urusan kehutanan dari kabupaten/kota kepada provinsi. Meskipun sudah dialihkan, namun masih terdapat sisa DBH DR yang berada di kas daerah kabupaten/kota yang …

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah

Oleh: Maya Rostanty* Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. PMK ini ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK ini, pemerintah akan memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari  143 kota/kabupaten dan 26 provinsi. Besaran …

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2014

Laporan Tahunan 2014 ini mengambil tema utama Fokus Area Transparansi yaitu menyorot tentang perjalanan PATTIRO mempromosikan isu transparansi, pembelajaran yang didapat dan agenda selanjutnya. Penekanan pada isu transparansi ini mengingat sebagian besar aktifitas yang dijalankan pada tahun 2014 terkait dengan isu transparansi. Secara ringkas, perjalanan PATTIRO dalam mempromosikan isu transparansi dapat dibagi menjadi empat tahap, …

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2014 Read More »

Scroll to Top
Skip to content