mahkamah konstitusi

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017 Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Mahkamah Konstitusi Nyatakan Inkonstitusional dan melanggar Pasal 33 UU KIP Pengangkatan Anggota Komisi Informasi, termasuk di periode yang kedua, harus melalui proses seleksi. Demikian inti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang disampaikan Majelis …

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Read More »

Paska Penghapusan Kewenangan Putusan Sengketa Pilkada oleh MK

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Hakim MA untuk Sengketa Pilkada tidak boleh orang Parpol Awal pekan ini (Senin, 19/5) Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menghapus kewenangannya menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Dalam putusannya MK mengabulkan untuk seluruhnya uji materi (judicial review) pasal 236C undang-undang nomor 12 tahun 2008 …

Paska Penghapusan Kewenangan Putusan Sengketa Pilkada oleh MK Read More »

Beberapa Kepala Daerah Diduga Terlibat Kasus Suap Akil Mochtar, PATTIRO : Mendagri Harus Ambil Tindakan Tegas

Siaran Pers / Oleh

Kasus tindak pidana suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar semakin mencengangkan publik. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (20/2), disebutkan dalam salah satu dakwaan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total pencucian uang yang dilakukan Akil Mochtar mencapai Rp 161,08 miliar. Uang yang coba …

Beberapa Kepala Daerah Diduga Terlibat Kasus Suap Akil Mochtar, PATTIRO : Mendagri Harus Ambil Tindakan Tegas Read More »

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai saat ini terjadi beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai upaya sistemik untuk mengeliminasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan Publik yang mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Peristiwa pertama adalah pengajuan Judicial Review …

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik Read More »

Putusan MK Malah Dipatahkan di Gedung DPR: RUU Pemda Bikin Kepala Daerah Sulit Ditangkap

Peristiwa / Oleh

RANCANGAN Undang-undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) berpotensi melawan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK 2011, disebutkan, penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang tersangkut hukum tidak perlu persetujuan tertulis dari presiden. Tapi, dalam RUU Pemda yang sedang dibahas di DPR ini, putusan MK itu dikembalikan lagi. Bahwa, penyelidikan dan penyidikan seorang kepala daerah harus atas …

Putusan MK Malah Dipatahkan di Gedung DPR: RUU Pemda Bikin Kepala Daerah Sulit Ditangkap Read More »

Scroll to Top
Skip to content