PATTIRO

Hasil Studi PPRG PATTIRO Disampaikan Kepada Publik

Peristiwa / Oleh

[Jakarta, 3 Juni 2014] PATTIRO, bersama Seknas Fitra, dengan dukungan  The Asia Foundation, dan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA),  menyelenggarakan Seminar Hasil Kajian Implementasi PPRG di Indonesia. Seminar tersebut, yang diselenggarakan pada 26 Juni 2014 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, menyampaikan hasil studi implementasi PPRG yang dilakukan pada 17 lembaga pemerintahan. …

Hasil Studi PPRG PATTIRO Disampaikan Kepada Publik Read More »

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan Agenda Reformasi: menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Milestone desentralisasi ini ditandai oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, UU Pemda tersebut telah direvisi dan dirubah beberapa kali. Pada momen …

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah Read More »

Memo Kebijakan #2, 2014 | Teror Politik Dan Agenda Ketahanan Nasional Para Calon Presiden

Memo Kebijakan / Oleh

Dalam Global Peaceful Index (GPI) Report 2013, Indonesia menduduki peringkat ke 54 negara terdamai dari 162 negara di dunia, dengan skor 0.1879. Peringkat Indonesia cukup tinggi dibandingkan 4 negara lainnya di kawasan ASEAN, yakni Kamboja (115), Filipina (129), Thailand (130), dan Birma (140). Selain beberapa indikator seperti tingkat kriminalitas, kekerasan yang berlatar belakang sektarian dan lainnya, GPI juga memasukkan ‘teror politik’ sebagai salah …

Memo Kebijakan #2, 2014 | Teror Politik Dan Agenda Ketahanan Nasional Para Calon Presiden Read More »

Aktivis Digugat Golkar DPD NTB karena Perjuangkan Hak Informasi

Berita / Oleh

Gugatan Perdata Nomor 03/BAKUMHAM-OTDA/GOLKAR-NTB/I/2014 dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Mataram sesudah menolak memberikan informasi yang diminta oleh Suhardi. Suhardi digugat untuk memberikan ganti rugi senilai Satu Miliar Rupiah. Disebutkan juga bahwa permintaan informasi Suhardi adalah pesanan sponsor untuk menjatuhkan nama DPD Golkar NTB. …

Aktivis Digugat Golkar DPD NTB karena Perjuangkan Hak Informasi Read More »

PATTIRO Update | 2 Juli 2013

Peristiwa / Oleh

DPR RI menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) orang Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2013-2017, dalam Sidang Paripurna hari Selasa, 2 Juli 2013. Penetapan ke-tujuh orang Komisioner KIP terpilih tersebut setelah Komisi 1 DPR melalui musyawarah mufakat melakukan uji kelayakan terhadap 21 calon anggota KIP Komisi I DPR, pada 25 – 26 Juni 2013 lalu. …

PATTIRO Update | 2 Juli 2013 Read More »

PATTIRO Update | 27 Juni 2013

Peristiwa / Oleh

Jakarta, Kamis, 27 Juni 2013- Komisi 1 DPR, malam, sekitar pukul 20.00, memutuskan 7 nama anggota Komisi Informasi Pusat untuk Periode 2013-2017 melalui mekanisme musyawarah mufakat. Ke-7 anggota Komisi Informasi Pusat tersebut, berdasarkan urutan abjad awal namanya, adalah: Abdulhamid Dipopramono, Ir, M.Si. Dyah Aryani Prastyastuti, S.H., M.H Evy Trisulo Dianasari S.H., H.H Henny S. Widyaningsih, Dra. …

PATTIRO Update | 27 Juni 2013 Read More »

Siaran Pers: Koalisi FOINI Mengecam Kelambanan Presiden

Siaran Pers / Oleh

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan 7 (tujuh) Komisioner KI Pusat Periode 2009–2013, maka masa bakti ketujuh Komisioner tersebut akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2013.  Artinya sejak hari Senin, 3 Juni 2013, dua hari lalu, Komisi Informasi Pusat tidak memiliki komisioner definitif yang dapat bekerja melayani pemenuhan hak-hak masyarakat atas informasi …

Siaran Pers: Koalisi FOINI Mengecam Kelambanan Presiden Read More »

Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu

Siaran Pers / Oleh

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, kinerja DPR semakin menurun khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran. Lemahnya pengawasan anggaran tersebut dalam dua hal, pembahasan anggaran di DPR dan penggunaan anggaran pada Kementrian dan Lembaga (K/L). Pada internal DPR dikhawatirkan pengawasan akan berubah menjadi pembajakan untuk dana politik pemilu 2014 nanti. Sedangkan pengawasan K/L akan berubah menjadi transaksional …

Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu Read More »

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia – Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran

Buku, Publikasi / Oleh

Perjalanan advokasi anggaran di Indonesia berawal dari maraknya gerakan anti korupsi, tepatnya sejak dimulainya era otonomi daerah pada tahun 2000. Korupsi yang awalnya sentralistik pun ikut bergeser ke provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga eksekutif dan parlemen daerah menjadi sarang korupsi. Perlawanan terhadap korupsi inilah yang menjadi agenda awal para pegiat advokasi anggaran, seiring dengan pemberlakuan desentralisasi …

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia – Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran Read More »

Scroll to Top
Skip to content