pelayanan publik

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas

Program Peduli Pilar Difabel telah mendorong  perubahan positif  bagi warga penyandang disabilitas, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, warga penyandang disabilitas telah memperoleh manfaat naiknya kapasitas dan penerimaan sosial terhadap mereka. Sebagai kelompok, mereka membentuk komunitas pegiat penyandang disabilitas dan giat aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah. PATTIRO sebagai pelaksana program memandang pengalaman baik tersebut …

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas Read More »

Fact Sheet | Kewenangan dan Pelayanan Publik Desa

UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Logika ini dapat dipahami dengan melihat rumusan norma dalam UU Desa yang secara umum memberikan otonomi secara luas kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (self-governing community). Dengan demikian warga Desa akan …

Fact Sheet | Kewenangan dan Pelayanan Publik Desa Read More »

Adakan Diskusi Publik, PATTIRO Dorong Inklusi Sosial Bidang Kesehatan

Sebagai bentuk perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat difabel, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan diskusi publik pada 26 Oktober 2016 bertempat di Cikini, Jakarta. Acara yang bertemakan “Implementasi UU Disabilitas, Menuju Pelayanan Publik Inklusif” ini merupakan satu bagian dari rangkaian kegiatan penutup Program Peduli Difabel, yang sudah dijalankan sejak Juni 2015 di …

Adakan Diskusi Publik, PATTIRO Dorong Inklusi Sosial Bidang Kesehatan Read More »

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah

Oleh: Maya Rostanty* Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. PMK ini ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK ini, pemerintah akan memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari  143 kota/kabupaten dan 26 provinsi. Besaran …

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah Read More »

Wa’ Agu, Perempuan di Balik Perubahan Desa Botto Mallangga

Cerita dari Lapangan oleh Sadaruddin* Botto Mallangga adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Boto Mallangga memiliki luas sekitar 23.75 km2. Desa ini dihuni oleh sekitar empat ratus kepala rumah tangga yang tersebar di enam dusun yaitu Dusun Mallangga, Dusun Cakke, Dusun Kadeppe, Dusun Salusawah, Dusun Sarassang, dan …

Wa’ Agu, Perempuan di Balik Perubahan Desa Botto Mallangga Read More »

PATTIRO Berencana Kembangkan Aplikasi Penyedia Informasi dan Penyedia Kamar Rumah Sakit

Dua tahun beroperasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum juga mampu memberi jalan keluar atas berbagai keluhan masyarakat, termasuk keluhan mengenai sulitnya memperoleh kamar perawatan. Tidak sedikit rumah sakit mitra lembaga penyedia jaminan kesehatan nasional itu yang kerap menolak pasien peserta BPJS Kesehatan dengan alasan kamar penuh. Tak jarang pula, masyarakat yang berniat menjalankan …

PATTIRO Berencana Kembangkan Aplikasi Penyedia Informasi dan Penyedia Kamar Rumah Sakit Read More »

Naikkan Iuran Peserta, BPJS Kesehatan Harus Siap Buka-Bukaan

Setelah dibanjiri protes masyarakat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III bagi kategori peserta mandiri. Namun, keputusan itu tidak berlaku bagi iuran dengan manfaat pelayanan kelas I dan II. Terhitung 1 April 2016, iuran BPJS Kesehatan Kelas II naik menjadi Rp 51.000,- per orang per bulan, dari yang sebelumnya hanya Rp …

Naikkan Iuran Peserta, BPJS Kesehatan Harus Siap Buka-Bukaan Read More »

Buku Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI Periode 2011-2016

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2011-2016 adalah generasi pertama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menguatkan mandat kelembagaan ORI untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pada akhir periode generasi pertama ini, YAPPIKA bersama dengan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), termasuk PATTIRO di dalamnya, menilai bahwa studi mengenai evaluasi kinerja yang …

Buku Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI Periode 2011-2016 Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2014

Laporan Tahunan 2014 ini mengambil tema utama Fokus Area Transparansi yaitu menyorot tentang perjalanan PATTIRO mempromosikan isu transparansi, pembelajaran yang didapat dan agenda selanjutnya. Penekanan pada isu transparansi ini mengingat sebagian besar aktifitas yang dijalankan pada tahun 2014 terkait dengan isu transparansi. Secara ringkas, perjalanan PATTIRO dalam mempromosikan isu transparansi dapat dibagi menjadi empat tahap, …

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2014 Read More »

Policy Brief | Sempitnya Ruang Bicara Peserta BPJS

Oleh: Dini Inayati, Direktur PATTIRO Semarang Pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat telah tertuang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 pasal 35. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik yang diberikan adalah memberikan keluhan jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sayangnya, unit penanganan …

Policy Brief | Sempitnya Ruang Bicara Peserta BPJS Read More »

Pertemuan World Movement for Democracy Kedelapan

Catatan singkat perjalanan Rokhmad Munawir Pertemuan World Movement for Democracy yang ke delapan diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 1-4 November 2015. Kegiatan ini dibuka oleh Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-ahn. Dalam pidato pembukanya Hwang Kyo-ahn menceritakan secara singkat perjalanan demokrasi di Korea Selatan. Pria yang belum genap satu tahun menjadi perdana menteri …

Pertemuan World Movement for Democracy Kedelapan Read More »

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Open Government Merosot

JAKARTA — Organisasi masyarakat sipil menilai selama setahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, komitmen terhadap pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) cenderung merosot. Walau Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa inisiatif OGP, sampai saat ini Pemerintah belum membentuk kebijakan yang jelas untuk mengoperasikan inisiatif OGP secara konkret. Ilham Saenong dari Transparency International Indonesia (TII) menyatakan, OGP merupakan inisiatif multi pihak yang berfokus …

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Open Government Merosot Read More »

Scroll to Top
Skip to content