Perhutsos

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial Masih Minim

Berita, Peristiwa / Oleh

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Perhutanan Sosial masih simbolik, artinya kehadirannya ada namun hanya sebatas di daftar hadir. Pada hampir di setiap pertemuan untuk pengambilan keputusan di tingkat tapak, perempuan hanya berperan sebagai sesi konsumsi yang mengatur sajian rapat. Sementara itu, laki-laki akan fokus mengikuti alur pertemuan sampai pengambilan keputusan. Hal tersebut mengemuka dalam …

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial Masih Minim Read More »

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat

Penelitian, Publikasi / Oleh

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) adalah hak daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. DBH DR diberikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejak tahun 2017, DBH DR disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai dampak pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan …

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Read More »

Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender

Memo Kebijakan, Policy Brief, Publikasi / Oleh

Data Badan Pusat Statistik menunjukan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, dimana TPAK laki-laki sebesar 83,2% dan perempuan hanya sebesar 54,3% (BPS, 2022). Sebagai upaya untuk meningkatkan TPAK perempuan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial (PS). Program ini menjadi fokus utama dari Kementerian …

Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender Read More »

Gender Assessment Tool dalam Perhutanan Sosial

Buku, Publikasi / Oleh

Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data Sakernas (2018), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 51,88% lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki yang mencapai 82,69%. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian serius pemerintah, dimana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah menetapkan adanya …

Gender Assessment Tool dalam Perhutanan Sosial Read More »

Dorong Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial, PATTIRO Selenggarakan Pendampingan Teknis GAT Bagi CSO

Berita, Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) telah menyusun Gender Assessment Tools (GAT) dalam Perhutanan Sosial. Tools ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai isu gender dalam pengelolaan perhutanan sosial mulai dari tahapan pra dan pasca persetujuan perhutanan sosial hingga kebijakan dan kelembagaan perhutanan sosial di daerah. Hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi bahan awal untuk menyusun rekomendasi …

Dorong Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial, PATTIRO Selenggarakan Pendampingan Teknis GAT Bagi CSO Read More »

Perkuat Kapasitas Aktivis Perempuan, PATTIRO Selenggarakan Pelatihan Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial

Berita, Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) didukung The Asia Foundation mengadakan pelatihan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam Perhutanan Sosial pada Senin-Selasa (30-31/6). Pelatihan diselenggarakan secara daring diikuti oleh sekitar 40 orang yang berasal dari 21 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta terkait konsep gender secara …

Perkuat Kapasitas Aktivis Perempuan, PATTIRO Selenggarakan Pelatihan Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial Read More »

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal

Berita, Peristiwa / Oleh

JAKARTA, KOMPAS — Dana bagi hasil sumber daya kehutanan dana reboisasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengelolaan perhutanan sosial. Dana reboisasi yang mengendap di daerah pun cukup besar. Padahal, dana ini dapat digunakan untuk memperluas akses lahan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan, masih terdapat sisa dana bagi hasil …

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal Read More »

Perkuat Kolaborasi, PATTIRO Ikuti Inception Workshop Program Think Climate Indonesia

Penelitian, Peristiwa, Publikasi / Oleh

“Berbagai gagasan dan potensi dari lembaga-lembaga di Indonesia yang concern terhadap aksi perubahan iklim menjadi bagian penting untuk masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, menyamakan pandangan yang ideal dari para lembaga menjadi hal yang perlu dilakukan”, demikian sambutan dari Dr Anindya Chatterjee selaku Direktur Regional IDRC pada Inception Workshop Program Think Climate Indonesia (TCI) pada 21 Juli lalu. Salah satu gagasan tersebut …

Perkuat Kolaborasi, PATTIRO Ikuti Inception Workshop Program Think Climate Indonesia Read More »

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penelitian, Publikasi / Oleh

Hingga tahun 2020, kawasan hutan yang telah dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS) telah mencapai 4,2 juta hektar. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan luasan kawasan perhutanan sosial menjadi 8 juta hektar pada tahun 2024 (RPJMN 2020-2024). Target ini ditetapkan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan rata-rata pendapatan petani hutan kemasyarakatan mencapai Rp 28.340.724 per …

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat Read More »

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial & Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Masukan untuk Draf RPJMN 2020-2024 Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menyelesaikan target RPJMN 2015-2019 untuk Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pemerintah telah menargetkan peningkatan akses kelola masyarakat terhadap hutan sosial seluas 12,7 juta hektar dan penurunan lahan kritis seluas 5,5 juta hektar dalam RPJMN 2015-2019. Hingga tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2015-2019, …

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial & Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan Read More »

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

Siaran Pers / Oleh

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI Jakarta, 14 Januari 2018 Outlook Kebijakan Anggaran Sektor Hutan dan Lahan Tahun 2018 “Capaian Kinerja Perhutanan Sosial Baru 6%, KLHK Perlu Terobosan Baru di Tahun 2018” Dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah telah menargetkan luas areal perhutanan sosial sebesar 12,7 juta ha. Sayangnya …

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI Read More »

Scroll to Top
Skip to content