Reformasi Birokrasi

Apa Dampak Pemangkasan Eselon di Daerah?

Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan pada  kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satunya melalui pemangkasan jenjang kepangkatan struktural atau eselon. Dari lima eselon cukup menjadi dua eselon yakni eselon I dan II. Sisanya diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Melalui …

Apa Dampak Pemangkasan Eselon di Daerah? Read More »

Mengawali Program Baru, PATTIRO Selenggarakan Workshop Perencanaan Program

Berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, Pemerintah Indonesia terus melanjutkan upaya mendorong reformasi birokrasi di sektor publik, salah satunya melalui pengelolaan pengaduan. Saat ini Pemerintah telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dikenal dengan LAPOR!SP4N dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial. …

Mengawali Program Baru, PATTIRO Selenggarakan Workshop Perencanaan Program Read More »

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty menegaskan, untuk memajukan ketatanegaraan Indonesia yang hendak menjadi negara demokrasi modern di era ekonomi asia pasifik, sistem merit mutlak dijalankan oleh pemerintah. “Karena sistem merit, kita akan mendapatkan kandidat pejabat yang qualified, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” ucapnya. Hal tersebut dikarenakan, …

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan Read More »

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan e sien. Dengan demikian, …

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Read More »

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi

Siaran Pers Jakarta, Rabu 22 maret 2017 Jual Beli Jabatan: Pengkhianatan Nawacita dan Lunturnya Reformasi Birokrasi Pada awal tahun 2017, publik dikagetkan dengan pemberitaan terkait jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Bupati dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai tersangka, sedangkan beberapa nama lainnya masih dalam proses penyelidikan. …

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi Read More »

Rilis Media PATTIRO: OTT Klaten Harus Jadi Momentum Perbaikan Birokrasi

Penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini dengan tujuh orang lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Klaten pada Jumat, 30 Desember 2016 lalu, harus menjadi momentum dalam membenahi reformasi birokrasi pemerintah, baik pusat atau daerah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Telaah Informasi dan Regional (PATTIRO), Maya Rostanty, “Ini harus jadi …

Rilis Media PATTIRO: OTT Klaten Harus Jadi Momentum Perbaikan Birokrasi Read More »

[Diskusi Kebijakan-I] RUU ASN, ‘Big Bang’ Kedua Reformasi

JAKARTA, 9 NOPEMBER 2012 – “Keberadaan RUU Aparatur Sipil Negara ini menjadi penanda akan terjadinya ‘big bang’ kedua selama masa reformasi negeri kita’” demikian pernyataan Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif PATTIRO, tatkala mengantarkan Diskusi Kebijakan-I yang diselenggarakan hari Kamis, awal Nopember lalu. Diskusi yang diadakan oleh Unit Kebijakan Publik, PATTIRO ini mengambil lokasi di Lantai …

[Diskusi Kebijakan-I] RUU ASN, ‘Big Bang’ Kedua Reformasi Read More »

Scroll to Top
Skip to content