Revisi UU ASN

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) berlaku sejak diundangkannya yaitu 15 Januari 2014. Terbitnya UU ASN ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan …

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia Read More »

Revisi UU ASN Dinilai Hanya Untungkan Kelompok Tertentu

jpnn.com, JAKARTA – UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai belum layak direvisi. Selain masih baru, PP yang merupakan turunan uu ini belum juga diterbitkan. Dari 11 RPP ASN yang disiapkan pemerintah, baru dua ditetapkan. “Kami rasa terlalu dini kalau UU ASN direvisi. Apalagi uu ini belum dilaksanakan. Kan lucu belum digunakan tapi sudah mau direvisi,” kata Direktur …

Revisi UU ASN Dinilai Hanya Untungkan Kelompok Tertentu Read More »

Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty (Tanty) menolak rencana revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tanty memandang rencana revisi terburu-buru mengingat UU tersebut baru disahkan 2014. “Revisi ini kami pandang terlalu dini,” tegas Tanty saat berkunjung ke Kompleks Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa 22 Agustus 2017. Tanty menjelaskan, DPR sebagai pelempar …

Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini Read More »

PATTIRO Kembali Selenggarakan Expert Meeting Untuk Kawal Revisi UU ASN

Pada tanggal 2 Agustus 2017, PATTIRO kembali menyelenggarakan kegiatan Expert Meeting di Hotel Akmani dengan tema “Kelembagaan Pengawas Penerapan Sistem Merit”. Kegiatan ini merupakan kegiatan final dari serangkaian kegiatan program Regulatory Review UU ASN yang telah dilaksanakan, mulai dari desk study, expert meeting I dan FGD pembahasan draft policy paper. Dari kegiatan ini akan dihasilkan …

PATTIRO Kembali Selenggarakan Expert Meeting Untuk Kawal Revisi UU ASN Read More »

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty menegaskan, untuk memajukan ketatanegaraan Indonesia yang hendak menjadi negara demokrasi modern di era ekonomi asia pasifik, sistem merit mutlak dijalankan oleh pemerintah. “Karena sistem merit, kita akan mendapatkan kandidat pejabat yang qualified, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” ucapnya. Hal tersebut dikarenakan, …

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan Read More »

Scroll to Top
Skip to content