RUU Pemda

Kembalinya Korps Pamong Praja

Oleh: Hanif Nurcholis, Dosen Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Politik pemerintahan daerah di negara kita selalu berbolak- balik arah, dari desentralistik ke sentralistik dan sebaliknya (Bhenyamin Hoessein, 1993). Pada awal kemerdekaan, negara kita menganut model desentralistik (UU No 1/1945, UU No 22/1948, UU No 1/1957). Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959,  …

Kembalinya Korps Pamong Praja Read More »

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan Agenda Reformasi: menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Milestone desentralisasi ini ditandai oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, UU Pemda tersebut telah direvisi dan dirubah beberapa kali. Pada momen …

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah Read More »

Siaran Pers: Banyak Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum Materi Restriksi Penyidikan Kepala Daerah Dalam RUU Pemda Harus Dihapuskan

Awal November 2013, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali melansir berita yang memprihatinkan. Disebutkan Mendagri, saat ini, 309 Kepala Daerah terlibat masalah hukum. Akhir tahun 2012 lalu, Mendagri juga menyebutkan ada 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (hukum). Berarti dalam rentang waktu kurang dari satu tahun, jumlah Kepala Daerah yang terlibat masalah hukum …

Siaran Pers: Banyak Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum Materi Restriksi Penyidikan Kepala Daerah Dalam RUU Pemda Harus Dihapuskan Read More »

RUU Pemda Berpotensi Suburkan Korupsi

Pencegahan korupsi di daerah harus dimulai dengan menyinkronkan aturan perundangan yang berkaitan dengan otonomi daerah. RANCANGAN UndangUndang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang sedang dibahas pemerintah dan DPR dinilai berpotensi menyuburkan praktik korupsi di daerah. Salah satunya tampak dari ketentuan Pasal 47 RUU itu yang mengatur tentang syarat umuk menjadi calon kepala daerah. Pasal itu …

RUU Pemda Berpotensi Suburkan Korupsi Read More »

Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan Prolegnas 2013, saat ini Komisi II DPR RI sedang membahas beberapa Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Pilkada, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Desa dan RUU Aparatur Sipil Negara. Di samping itu dalam daftar prioritas Prolegnas 2013 terdapat RUU Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang merupakan revisi dari UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah …

Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah Read More »

Otonomi Tergadai RUU

SAAT ini DPR sedang menggodok berbagai rancangan UU (RUU). Terdapat lima RUU yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan otonomi. Yaitu, RUU pemerintahan daerah, RUU desa, RUU pilkada, RUU hubungan keuangan pusat daerah (HKPD), dan RUU aparatur sipil negara (ASN). Idealnya, lima RUU itu berjalan harmonis, kompak, dan sinergis agar masing-masing kebijakan dapat berjalan efektif, terutama dalam …

Otonomi Tergadai RUU Read More »

Putusan MK Malah Dipatahkan di Gedung DPR: RUU Pemda Bikin Kepala Daerah Sulit Ditangkap

RANCANGAN Undang-undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) berpotensi melawan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK 2011, disebutkan, penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang tersangkut hukum tidak perlu persetujuan tertulis dari presiden. Tapi, dalam RUU Pemda yang sedang dibahas di DPR ini, putusan MK itu dikembalikan lagi. Bahwa, penyelidikan dan penyidikan seorang kepala daerah harus atas …

Putusan MK Malah Dipatahkan di Gedung DPR: RUU Pemda Bikin Kepala Daerah Sulit Ditangkap Read More »

RUU Pemda Jangan Hambat Penegak Hukum Tindak Kepala Daerah Korup

DPR dan pemerintah didesak untuk mengubah substansi redaksional Pasal 74 RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) mengenai tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum seperti tindak korupsi. Pasal itu dinilai menghambat gerak penegak hukum karena membutuhkan persetujuan dari presiden untuk melakukan penyidikan atau penahanan terduga atau tersangka. Apalagi tertuang kembali …

RUU Pemda Jangan Hambat Penegak Hukum Tindak Kepala Daerah Korup Read More »

RUU Pemda Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai terdapat sejumlah pasal pada Rancangan Undang Undang Pemerintah Daerah yang dianggap menghambat pemberantasan korupsi di kalangan kepala daerah. “Setidaknya ada dua tahap yang harus dilalui penegak hukum dalam menangani perkara hukum yang melibatkan kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Pattiro Sad Dian Utomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin …

RUU Pemda Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi Read More »

RUU Pemda kembali Atur soal Izin Presiden

DPR dan pemerintah didesak untuk mengubah substansi Pasal 74 RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang mengatur tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Pasal itu dinilai menghambat gerak penegak hukum karena membutuhkan persetujuan dari presiden untuk melakukan penyidikan atau penahanan terduga atau tersangka. Ketentuan itu sebelumnya tercantum dalam UU …

RUU Pemda kembali Atur soal Izin Presiden Read More »

RUU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi?

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai terdapat sejumlah pasal pada Rancangan Undang Undang Pemerintah Daerah yang dianggap menghambat pemberantasan korupsi di kalangan kepala daerah. “Setidaknya ada dua tahap yang harus dilalui penegak hukum dalam menangani perkara hukum yang melibatkan kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Pattiro Sad Dian Utomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin. …

RUU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi? Read More »

Siaran Pers: Upaya Perlawanan Pemerintah Terhadap Konstitusi, Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda

Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Februari 2013, Mendagri Gamawan Fauzi melansir data yang memprihatinkan. Dalam Sembilan tahun terakhir, 2004 – 2012, terdapat 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam rentang waktu implementasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, setiap tahun terdapat 32 kepala daerah yang …

Siaran Pers: Upaya Perlawanan Pemerintah Terhadap Konstitusi, Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda Read More »

Scroll to Top
Skip to content