SLIP

Soal SLIP Desa, PATTIRO dan KIP Kembali Gelar FGD

Guna mendorong terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan penyusunan panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa (SLIP Desa). Dalam penyusunannya, PATTIRO telah melakukan penilaian (assessment) di delapan desa di empat wilayah yaitu, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara dan Maluku Utara. Dan, PATTIRO juga mendiskusikan …

Soal SLIP Desa, PATTIRO dan KIP Kembali Gelar FGD Read More »

Foto: Focus Group Discussion Penyempurnaan Panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa

Guna mendorong terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan penyusunan panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa (SLIP Desa). Dalam penyusunannya, PATTIRO telah melakukan penilaian (assessment) di delapan desa di empat wilayah yaitu, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara dan Maluku Utara. Dan, PATTIRO juga mendiskusikan …

Foto: Focus Group Discussion Penyempurnaan Panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa Read More »

Bangun Akuntabilitas Desa, PATTIRO dan KIP Susun Standar Pelayanan Informasi

Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa (UU Desa), memberikan hak pada warga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemdes). Ini karena, UU Desa mengkonstruksikan desa sebagai komunitas berpemerintahan sendiri (self-governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, yang muaranya pada terwujudnya pemerintahan desa yang akuntabel melalui penerapan keterbukaan informasi. Namun, kondisi tersebut hingga kini belum berjalan sesuai …

Bangun Akuntabilitas Desa, PATTIRO dan KIP Susun Standar Pelayanan Informasi Read More »

Scroll to Top
Skip to content