sorong

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas

Dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses administrasi kependudukan adalah hak bagi masyarakat, seperti dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk …

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas Read More »

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel

Guna meningkatkan kesehatan para penyandang disabilitas, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membagikan 130 Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 130 penyandang disabilitas di Kabupaten Sorong pada Hari Disabilitas Internasional (HDI), 3 Desember 2016. Acara sederhana itu dihadiri oleh 17 penyandang disabilitas, 10 orang tua difabel, tujuh orang pendamping, …

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel Read More »

Kaki Kanan untuk Makan, Kaki Kiri untuk Mencuci

RUMAH barak bercat putih dengan teras kecil di bagian depan tampak bia­sanya saja, halamannya bersih sama dengan dua rumah barak di sebelahnya. Sekilas memang tak ada yang berbeda dengan penghuni rumah lainnya. Namun siapa sangka, dibalik bersihnya rumah itu, ditinggali seorang wanita dengan segala keterbatasan fisik. Untuk menemukan rumahnya tidak gampang, Koran ini sengaja mendatanginya untuk …

Kaki Kanan untuk Makan, Kaki Kiri untuk Mencuci Read More »

Pemerintah Lupa dengan Kaum Disabilitas

Aimas – Yayasan PATTIRO mengundang stakeholder, termasuk dari sektor kesehatan untuk mendiskusikan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak kaum disabilitas di Sorong. Puskesmas akan jadi target percontohan untuk kegiatan yang memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas tersebut. Yayasan PATTIRO mensurvei di 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Aimas, Mayamuk dan Mariat, hasilnya akan melihat tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dengan disabilitas. …

Pemerintah Lupa dengan Kaum Disabilitas Read More »

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas

Oleh: Nurjanah* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak relevan untuk digunakan. Baik dalam konteks sosiologis, yuridis, maupun filosofis, peraturan ini harus segera direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengubah stigma dan perlakuan negatif masyarakat serta untuk menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, maka sejak …

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Read More »

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel Kabupaten Sorong

Memperoleh perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hak seluruh warga negara. Setidaknya itulah yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun sayangnya, sampai saat ini negara terkesan masih setengah-setengah memenuhi hak para difabel akan perlindungan dan memperoleh kesejahteraan sosial. Untuk mendorong peran pemerintah sebagai pemenuh hak-hak dasar masyarakatnya terutama para difabel, bekerja sama dengan Pusat Telaah dan …

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel Kabupaten Sorong Read More »

Scroll to Top
Skip to content