UU

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

Publikasi / Oleh

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) berlaku sejak diundangkannya yaitu 15 Januari 2014. Terbitnya UU ASN ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan …

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia Read More »

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Buku, Publikasi / Oleh

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan e sien. Dengan demikian, …

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Read More »

DPR Resmi Sahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Peristiwa / Oleh

Bulan Maret 2016 ini merupakan bulan kemenangan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Sebabnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna pada tanggal 17 Maret 2016 lalu resmi mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Melalui artikel ini, PATTIRO mengucapkan selamat kepada seluruh penyandang disabilitas, pimpinan organisasi, dan berbagai lembaga di penjuru tanah air yang tidak pernah lelah …

DPR Resmi Sahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3: Kembali ke Semangat Proporsionalitas

Siaran Pers / Oleh

Ketegangan antar dua kelompok fraksi yang berhimpun dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali terjadi. Kali ini penyebabnya terkait pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR. Hasrat sapu bersih posisi pimpinan DPR dan alat kelengakapan oleh salah satu kubu mengakibatkan adanya perlakukan tidak adil dan mencederai prinsip keterwakilan seluruh kekuatan politik di DPR. …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3: Kembali ke Semangat Proporsionalitas Read More »

Scroll to Top
Skip to content