Mitra

Sejak pendiriannya pada tahun 1999, PATTIRO telah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik itu lembaga donor, organisasi non-profit tingkat internasional, maupun pemerintah indonesia di tingkat pusat dan daerah. Bersama lembaga-lembaga tersebut, PATTIRO mengembangkan bermacam model untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mewujudkan reformasi kebijakan, dan menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih berpihak kepada kepentingan publik.

Di bawah ini adalah daftar lembaga-lembaga yang pernah atau sedang menjalin kerja sama dengan PATTIRO.

No.

Lembaga

No.

Lembaga

1. Affiliated Networks for Social Accountability in East Asia and the Pacific (ANSA-EAP) 23. Kementerian Pertanian
2. Article 19 24. Kemitraan
3. Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Harvard Kennedy School 25. Komisi Informasi Pusat
4. Australia Agency for International Development (AusAID) 26. Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI)
5. Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), sebuah proyek AusAID 27. National Democratic Institute (NDI)
6. Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Heath (AIPMNH), sebuah proyek AusAID 28. Netherlands Education Support Office (Neso) Indonesia
7. Badan Pengawas Pemilu 29. New Zealand for International Development (NZAID)
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 30. Pacific Institute
9. Brookings Institution 31. Participation and Transparency Fund (PTFund)
10. Center for Law and Democracy (CLD) 32. Pemerintah daerah di 17 provinsi dan lebih dari 60 pemerintah kabupaten/kota
11. Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) 33. Program Representasi
12. European Commission 34. Result For Development
13. Ford Foundation Indonesia 35. Revenue Watch Institute (RWI)
14. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia 36. Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah
15. Global Integrity 37. The Asia Foundation
16. Hivos 38. TIFA Foundation
17. International Budget Partnership 39. Transparency and Accountability Initiative
18. Kementerian Dalam Negeri 40. Transparency and Accountability Program (TAP)
19. Kementerian Kesehatan 41. United States Agency for International Development (USAID) Indonesia
20. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat  (Sekarang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) 42. Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
21. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 43. United Nations Development Programme (UNDP)
22. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 44. United Nations Population Fund (UNFPA)