Konteks

Tahun 1999 menandai terjadinya momentum perubahan besar di Indonesia. Didahului dengan gerakan Reformasi 1998 yang mengakhiri 32 tahun era Orde Baru berkuasa, Indonesia kemudian memasuki masa transisi demokrasi.  Tuntutan terhadap kebebasan lebih luas dan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi terus menguat.  Pada tahun itu pula, Pemerintah RI menerbitkan kebijakan otonomi daerah yang mengubah pendulum pengelolaan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi.

Kebijakan otonomi daerah itu dapat dikatakan sebagai respons dari terjadinya peningkatan tuntutan mengenai independensi daerah dari pusat dan partisipasi masyarakat yang luas di segala bidang.  Kebijakan otonomi daerah ini melahirkan harapan baru bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik sebagai perangkat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah diharapkan memberi kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, yang merupakan prasyarat bagi lahirnya tata pemerintahan yang baik.  Melalui desentralisasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masyarakat akan dapat lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya di daerah.

Namun pada kenyataannya, perubahan karakter hubungan pusat-daerah pada kebijakan desentralisasi ini, tidak serta merta mengakibatkan perubahan pola hubungan masyarakat-negara (society-state). Masyarakat masih menjadi kelompok yang tersisih dalam praktik pengambilan keputusan, pun juga dalam mengakses pelayanan publik.  Penetapan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) misalnya belum melibatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan dan miskin.  Akibatnya akses terhadap pelayanan publik pun terbatas. Sementara praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme malah menjadi sesuatu yang lazim terjadi di birokrasi, bahkan hingga ke pemerintahan daerah.

Pada konteks itulah, PATTIRO didirikan pada tanggal 17 April 1999 di Jakarta. PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) sebagai organisasi non pemerintah yang mendedikasikan aktivitasnya pada upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan partisipasi publik di Indonesia, terutama pada tingkat lokal. Dengan kata lain, PATTIRO berupaya mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.