Tentang Kedesa.ID

Konteks

Persepsi publik atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengerucut menjadi hanya sekedar dana desa dan pendampingan desa. Pada tahun 2016 ini, dana yang pemerintah pusat kucurkan kepada pemerintah desa jumlahnya meningkat dua kali lipat menjadi Rp 46.9 triliun dari yang sebelumnya hanya Rp 20 triliun pada tahun 2015. Jumlah ini diperkirakan akan terus naik setiap tahunnya hingga jumlah dana yang diterima desa mencapai angka Rp 1 miliar. Bagi sebagian orang, dasar pembagian dana desa masih belum memenuhi asas keadilan, yaitu 90% dana dibagi merata dan sisanya 10% dibagi berdasarkan formula yang telah pemerintah tetapkan yaitu jumlah angka kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, serta kondisi geografi. Jika pemerintah mengubah formula kriteria pemberian dana desa menjadi 90% berdasarkan formula di atas sedangkan sisanya 10% dibagi secara merata, pemerintah harus menggelontorkan sekitar Rp 900 triliun agar besaran dana terkecil yang desa terima mencapai satu miliar rupiah (Erani, 2016). Selain masalah dana desa, persoalan pendamping desa hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Keterlibatan belasan hingga puluhan ribu orang di dalamnya semakin memperpanas suasana. Pada bulan April 2016 saja, terhitung ada 33 ribu orang yang bergelut di isu desa sebagai pendamping desa, 10.600 merupakan pendamping Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dan 22.400 pendamping baru yang terdiri dari 1000 tenaga ahli, 4 ribu pendamping desa yang ditempatkan di tingkat kecamatan, dan 17 ribu pendamping lokal yang bertugas di desa.

Sayangnya, akibat dua hal tersebut, tujuan pengaturan desa seakan terlupakan dan terlepas dari perhatian publik. Dalam dua tahun pengimplementasian Undang-Undang Desa, masyarakat terlalu fokus pada isu dana desa dan pendamping desa.  Padahal, urusan desa tidak hanya tentang dana dan pendamping. Ada hal-hal lain yang perlu masyarakat ketahui tentang Undang-Undang Desa, terutama tentang tujuan pembentukannya yang antara lain adalah untuk:

  1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya,
  2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan,
  3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa,
  4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama,
  5. membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, serta terbuka, dan juga bertanggung jawab,
  6. meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat desa,
  7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa,
  8. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
  9. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Merasa resah akan fenomena penyempitan persepsi publik terhadap penerapan Undang-Undang Desa, berbagai pihak yang memiliki kepedulian tinggi pada desa pun berkumpul dalam acara Rembuk Nasional: Desa Membangun Indonesia, termasuk kelompok masyarakat sipil, organisasi profesi, akademisi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, serta pemerintah desa, untuk membahas agenda strategis mewujudkan kemenangan desa pada Desember 2015 lalu. Lebih dari tiga ratus orang yang terlibat di pertemuan nasional itu berkomitmen untuk mewujudkan sembilan agenda strategis yang menjadi penanda kemenangan desa. Sembilan agenda tersebut antara lain sebagai berikut:

  1. melakukan pembaruan agraria dan penataan ruang yang berkeadilan sebagai landasan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,
  2. menciptakan keadilan sosial ekologis untuk menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan pedesaan,
  3. mentransformasi perekonomian desa melalui Lumbung Ekonomi Desa yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi dan distribusi, serta melindungi sumber daya ekonomi desa,
  4. menciptakan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan demokratis untuk melahirkan kepemimpinan muda desa,
  5. mewujudkan desa inklusi yang menyentuh dan memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat terpinggirkan, kelompok perempuan, kelompok minoritas, serta kelompok difabel,
  6. memberi pengakuan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, untuk ditingkatkan menjadi desa adat,
  7. menjamin akses perempuan desa terhadap sumber daya,
  8. memperbaiki pelayanan publik dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa, dan
  9. memastikan penyediaan dan pemenuhan sistem informasi desa berbasis teknologi informasi secara merata dan berkeadilan.

 Tentang Kedesa.ID

Menyelaraskan cara pandang dan bersinergi untuk mendorong kemandirian desa memang tidak mudah. Perlu sebuah wadah yang dapat menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung. Kami, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), meyakini salah satu wadah yang masih cukup efektif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif adalah ruang diskusi yang mengedepankan semangat pembelajaran.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang belajar tersebut, PATTIRO pun mengembangkan sebuah portal terpadu bernama Kedesa.ID.

Kedesa.ID adalah sebuah wadah yang diperuntukkan bagi publik, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, pembuat kebijakan, serta individu yang menaruh perhatian lebih pada isu desa untuk dapat bersinergi secara terbuka. Kedesa.ID hadir untuk menciptakan lingkungan yang mendukung secara efektif dan kondusif dalam pengimplementasian Undang-Undang Desa secara utuh melalui ruang diskusi yang mengedepankan semangat pembelajaran. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya mendorong kemandirian desa dituntut untuk memiliki cara pandang yang sama dan diharapkan dapat bersinergi secara optimal. Pemerintah pusat, misalnya, hendaknya memiliki cara pandang yang padu sehingga seluruh kementerian/lembaga yang berwenang dapat saling menyelaraskan langkah serta regulasi yang diterbitkan agar tidak saling berbenturan antara satu peraturan dengan yang lainnya. Demikian pula dengan pemerintah kabupaten/kota yang senantiasa perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan desa sehingga setiap kebijakan dan yang dibuat tidak bertabrakan dengan semangat kemandirian desa itu sendiri. Di sisi lain, pemerintah desa juga harus meningkatkan kapasitasnya sehingga tercipta praktik berdesa yang lebih demokratis dan lebih baik dari waktu ke waktu.

Portal terpadu Kedesa (www.kedesa.id) memiliki empat menu yaitu blog, wiki, repositori, dan forum. Menu blog disediakan untuk memuat artikel yang berkaitan dengan penerapan berbagai regulasi tentang desa, praktik-praktik berdesa, maupun artikel berupa gagasan mengenai perbaikan desa. Setiap orang dapat berkontribusi secara bebas dengan terlebih dahulu melakukan registrasi secara cuma-cuma. Menu wiki disediakan untuk memuat pembahasan serta dokumen anotasi Undang-Undang Desa yang telah PATTIRO susun. Setiap pemilik akun Kedesa.ID dapat berkontribusi dengan memberi informasi tambahan ataupun klarifikasi. Selain itu, di dalam menu wiki juga terdapat berbagai materi lain terkait praktik-praktik berdesa. Menu repositori disediakan sebagai perpustakaan online yang menampung berbagai dokumen mengenai desa yang dapat dimanfaatkan oleh para praktisi maupun peneliti yang tengah mengangkat isu desa sebagai bahan studinya. Menu forum disediakan untuk para pengguna Kedesa.ID untuk berdiskusi secara bebas dan santai mengenai desa yang topiknya ditentukan bersama. Dengan kata lain, portal Kedesa.ID merupakan sebuah wadah pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas yang menaruh perhatian pada isu kemandirian desa. Selain itu, PATTIRO juga menyelenggarakan berbagai diskusi dengan melibatkan para ahli desa, pembuat kebijakan serta masyarakat umum yang hasilnya kami gunakan dan dedikasikan sebagai sumber pembelajaran implementasi Undang-Undang Desa yang dapat dimanfaatkan bersama melalui platform Kedesa.ID.

Kunjungi situs Kedesa.ID dengan mengklik tautan ini.