“Kegiatan ini sangat berguna bagi kami untuk dapat pencerahan apa itu perencanaan dan penganggaran daerah. Masyarakat harus berjuang bersama-sama untuk memperbaiki daerah. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang harus serius bekerja, jangan sampai hanya menerima gaji saja, tapi kerja di kantor tak pernah”, ujar Leony yang juga aktivis penanggulangan AIDS ini.

Dalam rangka program Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) pada 3-7 Juni 2013 mengadakan pelatihan perencanaan dan penganggaran daerah bagi organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Bertempat di Wisma Kesusteran Oksibil, pelatihan diikuti oleh 13 peserta terdiri dari 10 laki-laki dan 3 perempuan. Para peserta berasal dari organisasi seperti Pemuda Katholik, Dewan Adat Aplim Apom, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Kristen (YPPK), Komisi Penanggulangan Aids (KPA), WKRI, Yayasan Kadesi, serta organisasi sipil lainnya yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Koordinator PATTIRO Papua Muhammad Syaifullah mengatakan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas dan partisipasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah. Kegiatan ini pun mendapat apresiasi dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pegunungan Bintang M. Martiri yang juga menjadi salah satu pembicara dalam pelatihan, bahwa kegiatan ini sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan masyarakat memahami proses perencanaan dan anggaran sehingga ke depannya bisa bekerja sama dengan pemerintah lebih baik lagi.

Dalam pelatihan yang difasilitasi tim dari PATTIRO Jakarta, peserta mendapat materi seperti APBD dan pelayanan publik, siklus APBD dan partisipasi masyarakat, proses dan permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran daerah, analisis dokumen perencanaan dan APBD, inovasi daerah, dan teknik perencanaan advokasi. Selain itu, peserta juga melakukan praktik langsung bagaimana menganalisis APBD secara umum.

Salah seorang peserta perwakilan Dewan Adat, Leony Oktema mengungkapkan pendapatnya setelah mengikuti pelatihan, “Kegiatan ini sangat berguna bagi kami untuk dapat pencerahan apa itu perencanaan dan penganggaran daerah. Masyarakat harus berjuang bersama-sama untuk memperbaiki daerah. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang harus serius bekerja, jangan sampai hanya menerima gaji saja, tapi kerja di kantor tak pernah”, ujar Leony yang juga aktivis penanggulangan AIDS ini.

Dalam kegiatan ini pun, para peserta bersepakat untuk membuat sebuah wadah bernama Aliansi Sibilki. Aliansi bertujuan untuk melakukan monitoring dan advokasi pada isu-isu strategis daerah serta mendorong terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pegunungan Bintang. Untuk periode pertama, telah terpilih koordinator yaitu Isak Mul dari YPMK, sekretaris Marselus Yawalka dari YPMPB dan bendahara Leony Oktemka dari Dewan Adat Aplim Apom.**