Pusat Telaah dan Informasi Regeonal (PATTIRO) menggelar Technical Assistance Analiss APBD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Kegiata yang di dukung program Australia Indonesia Partnership Decentralitaion (AIPD) ini melibatkan 10 Civil Sosiaty Organisation (CSO) di Kabupaten Dompu. Koordinator PATTIRO Provinsi NTB, Yane Rahma Bhirawati, kepada RRI, Selasa (28/5/2013) mengatakan, kegiatan ini untuk mengajak para elemen masyakat di daerah ini, untuk paham menganalisa APBD.
“APBD merupakan dokumen penting suatu daerah untuk menentukan penganggaran di suatu daerah. Dan ini busak sebuah rahasia lagi, untuk itu perlu keterlibatan masyarakat sipil untuk bisa mengetahuinya,” katanya.
Ia menambahkan, Tehnical Assitance Analisis APBD ini, untuk mempelajari cara bagaimana menganalisa APBD apakah sudah berpihak kepada masyarakat miskin dan prespektif gender atau belum. Kegiatan yang dilaksanakan dua hari ini, banyak menemukan banyak program yang belum berpihak kepada masyarakat miskin.
“Dalam analalis yang dilakukan oleh kawan-kawan CSO, ditemukan anggaran untuk penuntasan gizi buruk misalnya, pada APBD tahun 2013 hanya terdapat 1 persen dari APBD Dompu,” jelasnya.
Kedepan, kata dia, hasil dari kegiatan ini akan dipakai untuk memberi masukan kepada pengangku kebijakan di daerah ini, untuk lebih selektif dalam menentukan program kegiatan.
Kegiatan yang melibatkan Dewan Peduli Anggaran (DPA), Anshor, KNPI, HMI, Lensa NTB, dan beberapa CSO yang memiliki visi sama dalam pendampingan kepada masyarakat miskin ini, menghadirkan nara sumber dari Dinas Kesehatan dan Wakil Ketua DPRD Dompu sebagai salah satu pimpinan Banggar DPRD Dompu.
“Kita juga mengharapkan adanya hasil anggaran dalam bentuk kertas posisi sebagai instrumen advokasi anggaran di kabupaten Dompu dan juga merumuskan usulan perbaikan anggaran dan palayanan publik,” katanya.
Ia juga mengharapkan, kegiatan yang dilakukan ini bisa menjadikan keterlibatan masyarakat sipil dalam mendorong daerah ini keluar dari catata Disclimer, yang ditorehkan BPK selama lima tahun terakhir. Meski tidak berubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), minimal bisa meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Persoalan pengeloaan anggaran yang dilakukan tidak dengan baik, menjadikan daerah ini mendapat catatan Disclimer.
