Pada 19 April 2013, Open Government Partnership (OGP) secara resmi mengumumkan tiga perwakilan dari masyarakat sipil yang terpilih sebagai Steering Committee OGP. Salah satunya adalah perwakilan Indonesia, Maryati Abdullah dari organisasi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP). Dua perwakilan lainnya adalah Alejandro Gonzalez dari Gestion Socialy Cooperation (GESOC) Mexico, dan Veronica Cretu dari CMB Moldova. Terpilihnya Maryati Abdullah ini membawa kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia, mengingat OGP adalah sebuah gerakan global yang saat ini memiliki anggota sebanyak 58 negara.
Seleksi pemilihan anggota steering comminttee OGP tersebut terbilang cukup ketat, 24 kandidat dari berbagai negara bersaing untuk mendapatkan 3 tempat di steering committee OGP. Enam kandidat berasal dari Amerika Latin, 2 dari Amerika Utara, 4 dari Afrika, 5 dari Asia dan 7 dari Eropa. Dari 24 kandidat ini, delapan calon adalah perempuan.
Panitia seleksi sendiri terdiri dari 5 orang: Galib Abasov (National Budget Group, Azerbaijan), CR Hibbs (Stanford University’s Center for Philanthropy and Civil Society, US/Mexico), Tom Blanton (NSA, US-leaving the SC), Rakesh Rajani (Twaweza, Tanzania – remaining on the SC) dan Paul Maassen (Hivos, Belgia/Belanda).
Secara umum, steering committee OGP terdiri dari 9 perwakilan pemerintah dan 9 masyarakat sipil. Peran mereka ialah untuk mengembangkan, mempromosikan, dan menjamin nilai-nilai serta prinsip OGP. Mereka jugalah yang berperan dalam menetapkan ide-ide utama, kebijakan, aturan dalam kemitraan, termasuk mengawasi jalannya gerakan OGP. Posisi ini sangat penting, karena sebagai ujung tombak gerakan, mereka tidak hanya berupaya menajamkan kebijakan OGP, tetapi juga diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat sipil yang lebih kuat di level nasional. “Steering Committee dari unsur masyarakat sipil baik di level internasional maupun nasional sangat penting perannya, terutama untuk memastikan keterlibatan secara aktif (engagement) masyarakat sipil dalam inisiatif Open Government,” tandas Maryati menanggapi tugas barunya.
Sosok Maryati Abdullah cukup dikenal terutama dalam gerakan transparansi dan anti-korupsi di Indonesia. Selain perannya sebagai koordinator nasional gerakan PWYP, ia juga berpengalaman dalam bidang keterbukaan informasi, open budget, industri ekstraktif, transparansi sumber daya alam, serta isu-isu strategis lainnya seperti demokrasi dan good governance. Sebelum aktif di PWYP, sejak 2008 ia telah tergabung dalam PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) – organisasi non pemerintah yang mendorong terwujudnya good governance serta mengingkatkan desentralisasi, yang juga termasuk tim inti Open Government Indonesia.
Terpilihnya Maryati mewakili masyarakat sipil Indonesia diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dalam gerakan ini. Pengalaman Maryati yang telah banyak berkecimpung dalam isu keterbukaan informasi juga diharap dapat menjembatani dan memperkuat kolaborasi antara seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun masyarakat sipil. Kontribusinya sebagai salah satu ujung tombak penentu kebijakan OGP, seharusnya dapat semakin memperkokoh sistem yang mendukung transparansi pemerintah dan memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi publik. “Masyarakat penting untuk terlibat, agar komitmen negara-negara dalam inisiatif global ini memiliki capaian yang terukur dan signifikan bagi transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan,” kata Maryati. Dengan keterlibatannya, diharapkan kepentingan masyarakat Indonesia dapat terus diperjuangkan baik di tingkat nasional maupun global, serta partisipasi dan aspirasi masyarakat akan lebih mudah terakomodasi.
