“Dalam pelatihan ini peserta diberikan materi dan pemahaman mengenai hak warga terhadap anggaran, dimana warga sebagai penyumbang pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi mereka memiliki hak untuk mendapatkan anggaran dan mengetahui kemana uang mereka dibelanjakan oleh pemerintah.”
Pada tanggal 29-31 Mei 2013, PATTIRO melalui program Dukungan Kepada CSO yang disupport oleh AIPD menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Anggaran bagi Jaringan CSO kabupaten Merauke di Hotel Akat. Pelathan diikuti oleh seluruh anggota Jaringan CSO yang tergabung dalam aliansi JASINGAN, perwakilan tiga SKPD, yaitu SKPD Pendidikan, SKPD Kesehatan, dan SKPD BIna Marga, serta tokoh masyarakat seperti Pendeta. Pelatihan selama tiga hari ini dibuka oleh Sekda Kabupaten Merauke, dan difasilitasi oleh dua orang Fasilitator yaitu Nandang Suherman dan Sri Nilawati.
Dalam pelatihan ini peserta diberikan materi dan pemahaman mengenai hak warga terhadap anggaran, dimana warga sebagai penyumbang pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi mereka memiliki hak untuk mendapatkan anggaran dan mengetahui kemana uang mereka dibelanjakan oleh pemerintah. Selain itu, peserta juga diberikan materi mengenai bagaimana proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah, dengan menghadirkan narasumber langsung dari Bapeda Kabupaten Merauke. Untuk dapat membaca APBD, peserta dilatih untuk dapat melakukan analsis APBD dengan mengidentifikasi permasalahan prioritas pelayanan publik dan melihat berapa anggaran yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk pelayanan publik serta menganalisa rencana belanja pemerintah dari anggaran pelayanan publik tersebut.
Antusiasme peserta untuk mengetahui APBD dibuktikan dengan keinginan peserta mendalami kembali bagaimana melakukan analisis APBD dalam kegiatan yang lain, dan hasil analisis akan ditindaklanjuti dalam kerja advokasi anggaran terutama dalam momen RAPBD 2014. Pelatihan ditutup oleh Kepala Bapeda Kabupaten Merauke dengan harapan Jaringan CSO dapat bersinergi dengan pemerintah dalam akselerasi good governance terutama dalam mendorong partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di kabupaten Merauke. (FM)
