Jarum pendek di menunjuk angka 11 siang, saat Bupati Ngada Marianus dengan sumringah menggunting pita sekaligus membuka kain selubung baliho seukuran 4×6 m di halaman SMP Negeri Boba. “Selain sebagai syukuran, ini juga momentum refleksi, saat yang tepat untuk melihat kembali ke belakang apa yang sudah diperbuat. Yang belum, menjadi catatan kritis, untuk melangkah ke depan,” ucapnya saat memberikan sambutan di depan sekitar 2 ribu masyarakat, dan perwakilan dari DPRD, tokoh agama, dan tokoh adat pada Sabtu 14 September 2013.
Baliho yang dimaksud ialah informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ngada untuk tahun 2013. Ini merupakan bagian dari media publikasi APBD yang diresmikan pagi itu. Tak hanya itu. Ada seribu poster dan 5 ratus buku saku yang berisi informasi yang kurang lebih sama. Ini hasil dorongan jaringan masyarakat sipil bernama JASMIN yang difasilitasi PATTIRO, dan sejak bulan Maret lalu sudah melakukan lobi kepada bupati dan sejumlah pejabat lain untuk menggagas transparansi di wilayah yang termasuk di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Ini juga sebagai bagian dari dukungan AIPD terhadap advokasi masyarakat sipil untuk memperbaiki pengelolaan anggaran.
Acara yang diatur bak pesta rakyat berisi nyanyian dan tarian ini sekaligus peringatan 3 tahun kepemimpinan Maurinus dan wakilnya Paulus Soliwoa. Seolah mengingatkan warga, Marianus menyebut buku saku APBD menjadi sarana pengingat bagi masyarakat tentang apa saja yang belum dikerjakan pemerintahannya. Setelah diluncurkan, pemasangan media publikasi oleh pemkab dimulai sejak 20 September di berbagai unit pelayanan publik seperti kantor desa, puskesmas, sekolah, pasar, hingga rumah sakit umum daerah. Sementara jaringan JASMIN juga membantu distribusi buku saku dan poster 3 hari setelahnya ke masyarakat desa.
Ada 2 hal penting yang patut dicatat dari acara ini. Pertama, biaya cetak media publikasi ditanggung oleh AIPD sementara untuk penyelenggaraannya dari Pemkab Ngada. Di tahun-tahun berikutnya, Pemkab berencana membiayai semuanya sendiri. Ini mulai mengindikasikan adanya keberlanjutan dan tidak selalu mengandalkan dukungan AIPD terhadap pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil. Kedua, ini semakin menegaskan wilayah kerja NTT lebih maju dalam hal publikasi APBD. Hampir 2 bulan sebelumnya, Pemkab Flores Timur melakukan hal yang sama, dan juga membiayai pencetakan publikasi senilai Rp 39 juta.
