Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah.
HINGGA saat ini reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh Tanah Air. Menurut penelitian Indonesia Governance Index (IGI) yang dilakukan Kemitraan, rata-rata nasional kinerja tata kelola pemerintahan provinsi hanya mencapai angka 5,70 dariskala 1-10.
“Nilai tertinggi Provinsi DIY dengan nilai 6,80. Masih banyak provinsi yang memperoleh nilai dibawah rata-rata. bahkan berkisaran pada nilai 4.” papar Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Sarosa dalam peluncuran IGI di Hotel J.W. Marriot, Jakarta, kemarin.
Setelah Yogyakarta, secara berturut-turut diikuti Provinsi Jawa Timur (6,43). Jakarta (6,37), Jambi (6,24), dan Bali (6,23). Lima provinsi dengan nilai terendah ialah Maluku Utara (4,45), Papua Barat (4,48), Bengkulu (4,81), NTT (4,871, dan Papua (4,88) (lihat grafis).
Penelitian itu menelaah kinerja 33 pemerintahan provinsi dalam memutuskan prioritas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ada empat arena yang diukur, yaitu pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Selain itu. ada 89 indikator yang diteliti, di antaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Wicaksono menjelaskan ada empat faktor di daerah yang sangat memengaruhi pertumbuhan bangsa secara signifikan. Pertama, pergantian kepala daerah tanpa kelanjutan program pembangunan sebelumnya. Kedua, transparansi di wilayah pemerintahan yang sulit dicapai daripada akuntabilitas prosedural. Ketiga, kualitas perencanaan pembangunan yang buruk. Faktor terakhir ialah rendahnya komitmen pemerintahan provinsi terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin.
Menjadi bukti
Dalam penelitian itu juga ditemukan bahwa alokasi pendidikan terbesar untuk pendidikan diberikan Pemprov Aceh dengan jumlah Rp954.510 per siswa per tahun, sedangkan terendah NTB, Rp4.511/siswa/tahun.
Senada dengan komitmen di bidang kesehatan, anggaran tertinggi Rp166.459/kapita/tahun, yakni di Provinsi Bangka Belitung dan terendah di DIY, yaitu Rp5.807/kapita/tahun.
Di bagian pengentasan rakyat miskin, Bali yang tertinggi dengan mengalokasikan Rp365.757/penduduk miskin/tahun. sedangkan terendah d.i Provinsi NTT, sebesar Rp20.900/penduduk miskin/tahun.
Mendagri Gamawan Fauzi. yang hadir dalam peluncuran IGI 2012, mendorong IGI terus melakukan penyempurnaan. Ia mengakui hasil penelitian tersebut menjadi bukti tidak terjadinya keberlanjutan dalam pembangunan, khususnya saat terjadi peralihan kepemimpinan.
‘”Penelitian ini bukti tidak ada keberlanjutan dalam pembangunan, ganti nakhoda, lain pula seleranya. Bahkan yang sudah dalam penjara pun masih banyak yang terpilih menjadi kepala daerah. Seperti di Boven Digul sudah tersangka, tapi terpilih kembali,” ujarnya. (X-4) (dkutip dari Media Indonesia edisi Selasa 04 September 2013).
