JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan Pemprov DKI Jakarta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Kartu Jakarta Sehat (KJS) mendapatkan sorotan. Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai langkah tersebut kurang efektif dan akurat. Hal ini karena pengauditan tidak melibatkan masyarakat sebagai penerima kartu berobat gratis di rumah sakit tersebut.
“Agar KJS terus berjalan efektif dan tepat sasaran, sebaiknya masyarakat sebagai penerima manfaat dari KJS juga dilibatkan mengaudit KJS,” ujar Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif Pattiro dalam siaran pers yang diterima, Kamis (14/11/2013).
Dian mengatakan, audit yang dilaksanakan BPK hanya menyentuh efektivitas penyelenggaraan KJS dari sisi penggunaan anggaran. Namun, jika pengguna KJS turut melaksanakan audit, hasil yang didapat berupa masukan atau rekomendasi masyarakat langsung apakah program itu tepat sasaran? Apakah bermanfaat serta adakah kelemahan dari mekanisme pemberian KJS tersebut.
Yang menjadi persoalan, kata dia, pelaksanaan audit dengan menyertakan masyarakat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, Dian berpendapat, demi memberikan kualitas pelayanan publik yang baik, efektif, dan tepat sasaran, Pemprov Jakarta tidak boleh ragu untuk menganggarkan dana untuk keperluan audit semacam itu.
“Atau untuk menghemat biaya, audit berbasis masyarakat ini tak dilakukan untuk satu program saja, tapi juga untuk program Jakarta Baru yang lain. Misalnya KJP atau lainnya,” imbuh Dian.
Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengajak BPK mengaudit KJS yang sudah bergulir selama satu tahun. Hal ini dilakukan Jokowi agar Pemprov DKI mendapat second opinion dari pelaksanaan KJS yang selama berjalan belum pernah ada laporan pemeriksaan yang disampaikan oleh Inspektorat Jakarta. (http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/14/1338244/Jokowi.Diminta.Libatkan.Masyarakat.Audit.KJS)
