Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sudah bergulir selama satu tahun. Hal ini dilakukan Jokowi agar Pemda DKI mendapatkan second opinion dari pelaksanaan program KJS yang selama berjalan belum pernah ada laporan pemeriksaan yang disampaikan oleh Inspektorat DKI Jakarta. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai, langkah yang dilakukan Jokowi dengan mengajak BPK sebenarnya sudah tepat, namun agar program KJS bisa terus berjalan dengan efektif dan tepat sasaran sebaiknya masyarakat sebagai penerima manfaat dari KJS juga dilibatkan dalam mengaudit program KJS. Masyarakat bisa dilibatkan sebagai auditor program KJS dengan menggunakan citizen report card (CRC).
CRC adalah salah satu perangkat (tool) untuk mengumpulkan penilaian tentang suatu pelayanan publik oleh pengguna layanan publik tersebut, sekaligus mendiseminasikan informasi penilaian kembali kepada pengguna layanan sekaligus pihak penyedia layanan publik. Layanan pubik yang dinilai diantaranya ketersediaan, akses, maupun kualitas pelayanan yang diterima. Hasil CRC selain berupa penilaian dari warga tentang pelayanan publik yang mereka terima juga akan mendorong perubahan perbaikan pelayanan melalui adanya rekomendasi.
CRC pertama kali diprakarsai oleh Public Affairs Center (PAC) India pada tahun 1994 oleh Samuel Paul yang bertujuan untuk memperbaiki tata pemerintahan kota di India. Saat ini CRC telah menjadi instrumen pengukur yang kuat secara statistik yang digunakan sebagai stimulus dan penekan untuk mempengaruhi birokrat lokal dan pejabat terpilih di berbagai kota di India. Berdasarkan situasi dan inisiatif yang dikembangkan PAC dan organisasi masayarakat sipil (CSO) di Indonesia dalam melakukan CRC termasuk PATTIRO, maka PATTIRO mengembangkan metode CRC dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjawab permasalahan hubungan antara masyarakat sebagai pengguna dan pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik. Metode partispatif masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan dan kualitas pelayanan publik agar diterima masyarakat secara adil dan berkualitas. Pendekatan partisipatif diharapkan juga mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, berpihak pada kelompok miskin, kebutuhan kelompok marjinal dan lebih responsive gender.
Metode CRC yang dikembangkan oleh PATTIRO dalam meng-audit suatu layanan publik terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, serta tahapan analisis data dan diseminasi hasil. Pada tahapan persiapan dilakukan penilaian apakah layak CRC diselenggarakan, menentukan lembaga/tim pelaksana, mengidentifikasi dan menggali permasalahan dan aktor dalam penyelenggaran pelayanan publik, hingga merancang instrumen survey. Pada tahapan pelaksanaan dilakukan kegiatan survey untuk pengumpulan dan verifikasi data. Pada tahapan ini juga dilakukan pemrosesan data. Untuk tahapan analisis data dan diseminasi, dilakukan diskusi untuk mebahas garis besar temuan, menganlisis data, pembuatan laporan hasil survey, dan dilakukan diseminasi hasil survey. Diseminasi hasil survey dilakukan untuk menyampaikan hasil CRC kepada stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan dengan CRC. Kegiatan diseminasi ini juga sekaligus bagian dari advokasi kepada pihak-pihak penyedia layanan dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
Bagi program KJS yang digulirkan Pemprov DKI Jakarta sejak setahun yang lalu ini, CRC bisa dijadikan sebagai penyempurna dari audit yang dilakukan oleh BPK. Jika audit yang dilakukan oleh BPK hanya akan menyentuh efektifitas penyelenggaran program KJS dari sisi penggunaan anggaran keuangan berdasarkan laporan dari penyelenggara program KJS, maka CRC akan memberikan masukan (rekomendasi) dari masyarakat sebagai pengguna program KJS, mengenai bagaimana program KJS sudah berjalan selama satu tahun ini. Apakah sudah efektif, apakah penerima program KJS sudah tepat sasaran, apakah sudah dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat miskin dan marjinal di Jakarta, apakah mekanismenya sudah baik, dan lain sebagainya. Pelaksanaan audit dengan CRC juga akan memberikan advokasi kepada pemprov DKI dalam melaksanakan program KJS dan akan mendorong situasi perbaikan program KJS yang memberikan kulitas pelayanan optimal bagi warga Jakarta, efektif dan tepat sasaran.
Yang menjadi persoalan, pelaksanaan audit CRC membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, efektif, tepat sasaran, dan berkesinambungan, pemprov DKI harus menganggarkan dana untuk keperluan audit CRC tersebut. Untuk penghematan biaya yang dikeluarkan, sebaiknya audit CRC tidak hanya dilakukan untuk satu program yang digulirkan. Audit CRC bisa dilakukan serentak untuk mengaudit semua program “Jakarta Baru” yang telah digulirkan oleh pasangan Jokowi – Ahok selama satu tahun ini. (***)
Jakarta, 13 November 2013
Sad Dian Utomo | Direktur Eksekutif
saddian@pattiro.org | 0812 800 3045
Contact Person: Adnan Rahmadi | Communication Officer
adnan@pattiro.org | 081 808 240105
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) adalah organisasi non profit yang mendorong terwujudnya tata pemerintahan lokal yang baik, transparan, dan adil bagi kesejahteraan sosial masyarakat. PATTIRO, yang didirikan pada 17 April 1999 di Jakarta, bergerak di bidang riset dan advokasi dengan fokus pada isu local governance, terutama desentralisasi. Fokus Area PATTIRO terdiri dari perbaikan pelayanan publik (public service delivery improvement); reformasi kebijakan publik (public policy reform); dan refomasi pengelolaan anggaran publik (public finance management reform).
(untuk lengkapnya silahkan lihat www.pattiro.org)
