Dengan mengambil momentum Konferensi Kawasan Asia Pasifik Open Government Partnership (OGP) mendatang di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6 – 7 Mei 2014, kami, 183 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari 31 negara Asia Pasifik dan sekitarnya berkumpul pada Hari Masyarakat Sipil di Nusa Dua pada tanggal 4 Mei 2014 untuk membahas isu-isu kunci yang berkaitan dengan OGP.

Kami mengakui bahwa OGP adalah sebuah inisiatif multilateral baru yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret dari kalangan pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Komitmen ini menanggapi empat nilai utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inovasi.

Kami menghormati dan mendukung semangat OGP dan upaya-upaya untuk menciptakan keterbukaan pemerintah, pelibatan masyarakat sipil dan pemberian ruang untuk para reformis dan inovator sebagai aktor utama demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan.

Setelah mempertimbangkan kemajuan dan pencapaian OGP sejauh ini, kami mempertimbangkan tiga isu berikut yang relevan dan tepat waktu, untuk dipertimbangkan oleh Ketua dan Wakil Ketua, Komite Pengarah, dan negara-negara anggota OGP: Pertama, kepentingan dan kebutuhan untuk membangun, memperluas dan mengkonsolidasikan ruang sipil; Kedua, bahwa perumusan agenda Paska 2015, meliputi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk menggabungkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan ketiga, kebutuhan OGP untuk membangun dan memelihara mekanisme partisipasi masyarakat sipil dan standar untuk memenuhi nilai-nilai OGP itu. Kami menyerukan kepada Ketua dan Wakil Ketua untuk memberikan perhatian khusus pada isu-isu yang disebutkan di atas. Isu-isu tersebut dan rekomendasi-rekomendasinya dijelaskan di bawah ini.

A. Ruang Sipil

Di beberapa negara demokrasi, ruang masyarakat sipil telah ditutup atau sangat dibatasi. Ruang masyarakat sipil seharusnya dijamin dan dikembangkan di semua negara anggota OGP melalui kerangka hukum yang relevan, pengaturan kelembagaan dan praktek pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, kami menyerukan kepada:

• Negara anggota OGP untuk memperpanjang program data yang terbuka yang menutupi, baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta.
• Negara anggota OGP untuk menjamin penyediaan infrastruktur komunikasi, terutama bagi kelompok rentan, termasuk orang cacat, masyarakat adat, kelompok LGBT, dan perempuan.
• Negara anggota OGP untuk menetapkan dan menjamin pelaksanaan hukum yang mengakui kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, kebebasan informasi, perlindungan saksi dan korban, dan menghapus pembatasan dan kontrol kepada organisasi masyarakat sipil.
• Negara anggota OGP untuk menetapkan undang-undang yang menyediakan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengawasi pelaksanaannya.
• Para pemimpin masyarakat sipil di negara-negara anggota OGP untuk mengklaim ruang yang sah mereka dalam proses pengambilan keputusan dan mengawasi pelaksanaannya.

B. Tata Kelola Agenda Pembangunan Paska 2015

Kami mengambil posisi untuk percaya bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi tujuan mandiri dalam agenda Paska 2015. Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai tujuan mandiri akan menuntun pada pengembangan indikator-indikator dan target-target yang diperlukan untuk mengukur badan-badan pemerintah, dalam hal kinerja mereka untuk menjadi lembaga yang efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan efektif. Menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai tema lintas sektoral mengurangi maknanya, sedangkan posisinya sebagai tujuan mandiri akan menempatkannya sebagai komponen penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai negara anggota OGP, ada kewajiban untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sebagai tujuan mandiri dalam agenda Paska 2015. Untuk melakukannya, negara anggota OGP akan memenuhi mandat mereka dengan mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin penghormatan penuh terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh dunia. Dengan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sebagai tujuan mandiri, OGP akan memastikan efektivitas lembaga-lembaga publik secara internasional, dan menetapkan kerangka kerja untuk meningkatkan partisipasi publik yang inklusif dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan, yang semuanya akan mengarah dan memperkuat pembangunan berkelanjutan yang kita semua cari.

Oleh karena itu, kami menyerukan kepada:

• Ketua dan negara-negara anggota OGP untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sebagai tujuan mandiri dalam agenda Paska 2015.
• Komite Pengarah OGP untuk menerbitkan surat resmi kepada negara-negara anggota OGP untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sebagai topik mandiri dalam agenda Paska 2015.
• Para pemimpin Asia Pasifik untuk mulai memasukkan tujuan-tujuan, target-target, dan indikator-indikator tata kelola pemerintahan yang baik kedalam perencanaan nasional mereka, dan untuk memastikan bahwa negara-negara anggota OGP secara aktif bekerja untuk mencapai target.

C. Mekanisme Negara/Kepatuhan

Banyak negara anggota OGP belum mengikuti sepenuhnya kemitraan dalam mengadvokasi nilai-nilai OGP pada mekanisme di tingkat negara. Buruknya kualitas partisipasi telah mengakibatkan rendahnya dampak dari komitmen negara tersebut terhadap OGP bagi rakyatnya. Kami percaya bahwa perbaikan masa depan OGP dalam hal kemitraan dapat dicapai jika semua pemangku kepentingan berkomitmen dalam mewujudkan rekomendasi-rekomendasi berikut:

Oleh karena itu, kami menyerukan kepada:

• Negara-negara anggota OGP untuk memastikan bahwa komitmen mereka itu spesifik, kuat, dan memungkinkan transparansi yang lebih dalam di tingkat nasional dan sub-nasional, sejalan dengan pelaksanaan transparansi di tingkat internasional. Negara-negara anggota OGP harus menetapkan indikator-indikator outcome yang jelas, yang disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk setiap komitmen, serta harus menjamin keberlanjutan komitmen tersebut. Negara-negara anggota OGP harus mempertimbangkan keadaan dalam negeri yang berbeda-beda dan memastikan bahwa penyampaian informasi melalui infrastruktur modern seperti internet atau telepon genggam, tidak mengabaikan warga masyarakat yang tidak mampu, rentan dan terpinggirkan yang tidak berada di bawah jangkauan infrastruktur modern.
• Negara-negara anggota OGP untuk menetapkan standar tata kelola OGP di tingkat nasional. Negara anggota harus menciptakan sebuah platform di mana ada perwakilan yang sama dari pemerintah dan masyarakat sipil. Ketidakterlibatan masyarakat sipil dalam pembuatan dan pelaksanaan komitmen negara atas OGP harus dianggap sebagai pelanggaran atas nilai-nilai OGP. Setiap negara anggota OGP harus membuat mekanisme yang jelas dan eksplisit untuk memfasilitasi konsultasi masyarakat sipil dalam pembuatan, pelaksanaan dan pemantauan Rencana Aksi, dan bersama-sama dengan masyarakat sipil, membangun sebuah mekanisme yang memungkinkan posisi yang sama dalam pengambilan keputusan. Negara-negara anggota OGP harus menjabarkan, dalam penilaian-dirinya, sifat dari konsultasi multi-pihak, sebagaimana diamanatkan oleh persyaratan OGP.
• Negara-negara anggota OGP untuk memperhitungkan kinerja penegakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Deklarasi OGP. Negara-negara anggota OGP harus menunjukkan, dalam laporan penilaian diri mereka, bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah terukur yang memadai untuk menjamin kemampuan warga negara mereka dalam menggunakan haknya untuk mengakses informasi dan berpartisipasi secara bebas, melalui pelaksanaan yang efektif dari Undang-Undang Akses Informasi, melindungi para saksi dan korban, dan juga memastikan respon yang memadai terhadap hukum/ketentuan yang memiliki potensi melanggar akses informasi warganya. Komite Pengarah harus mengambil pendekatan holistik pada kepatuhan negara, dengan memperhitungkan tidak hanya Mekanisme Pelaporan Independen (IRM), tetapi juga, laporan independen lain tentang pelanggaran nilai-nilai OGP.

Peserta Hari Masyarakat Sipil,

CSO Day, 4 Mei, 2014 – Bali

No	Organisasi
	Penyelenggara/Fasilitator
1	Transparency International – Indonesia (TII)- Coordinator
2	MediaLink – Vice Coordinator
3	Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) – Member
4	International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) – Member
5	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA) Member
6	Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) – Member
7	Sloka Institute – Member

	Partisipan dari CSO
8	Indonesia Corruption Watch (ICW)
9	Prakarsa
10	Transparency International – Australia
11	GESOC
12	Ford Foundation
13	NCPRI
14	World Wide Web Foundation
15	National Campaign for Peoples Right to Information, India
16	AMAN Indonesia
17	Swandiri Institute
18	Indonesia Budget Center (IBC)
19	Thai Netizen Network
20	PWYP Indonesia
21	Aliansi Jurnalis Independen
22	Transparency International – Nepal
23	Land in Our Hands
24	Myanmar Positive Group
25	Open Society Foundation – Myanmar
26	Information First Nepal
27	Lembaga Penelitian Psikologi (LPPSi)
28	Lingkar Studi Sosial dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Batang
29	Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Sumatera Barat
30	Transparency International – Philippines
31	Jawa Pos Pro Autonomy (JPIP)
32	FITRA JATIM
33	Pattiro – FOINI
34	Human Rights Watch Group (HRWG) – Indonesia
35	OKFM
36	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
37	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI)
38	LPI PBJ Banjarbaru
39	Australian Indonesian Youth Association
40	Open Society Forum
41	Civil Society Forum for Paeace
42	Open Knowledge China
43	Prasetya Mulya School of Business & Economics
44	Transparency International – South Korea
45	Parlemen Muda Indonesia
46	Economic Research Center
47	Masyarakat Transparansi Aceh (MATA)
48	Better Life
49	Global South Initiative & Post-2015
50	YAPPIKA
51	Transparency International South Korea
52	Lembaga Pengembangan Masyarakat Swamandiri (Lembaga Gemawan) Kalimantan Barat
53	Open Knowledge Foundation Japan
54	Local Resource Centre
55	Transparency International – Bangladesh
56	Sinergantara
57	ANSA-EAP
58	Engage Media Nepal
59	Institute for Education development, Social, Religious and Cultural Studies (INFEST)
60	Komite Peralihan Agraria (KPA)
61	ANSA East Asia Pacific
62	Transparency International Papua New Guinea
63	Public Services Labor Independent Confederation (PSLINK)
64	Bojonegoro Institute
65	Code-NGO
66	Transparency International
67	Article 19
68	Center for Indonesia Taxasion Analysis
69	Institut TIFA Damai Maluku
70	Malaysian Centre for Constitutionalism and Human Rights (MCCHR)
71	Women Organization Network
72	Sex Workers Network in Myanmar
73	Freedom Forum
74	The Access Initiative Global Netwokr
75	Advocacy and Policy Institute
76	Kalimantan Huma Hijau Institute (KH2 Institute)
77	Indonesian Institute for Independent Judiciary
78	Oil Worker Rights Protection Organization
79	Philippines Center for Investigative Journalism
80	JARI – Kalimantan Tengah
81	Making All Voice Count
82	Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)
83	Open Society Foundation Malaysia
84	Incibbon
85	Malaysian Centre for Constitutionalism and Human Rights (MCCHR)
86	Luta Hamutuk Institute
87	KPRK Blitar
88	IESR
89	KOPEL Makassar
90	Gerakan Anti Korupsi Aceh (GERAK Aceh)
91	Media Link
92	Pyoe Pin Programme, DFID
93	Open Society Foundation Pakistan
94	Transparency International – Vietnam
95	IESR
96	Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
97	Indonesian Institute for Independent Judiciary
98	MASS
99	SPECTRUM (SDKN)
100	Sekretariat Nasional JARI Indonesia
101	Procurement Law Academic Network (PLAN)
102	Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten
103	PIAR NTT
104	Transparency International – Cambodia
105	Perkumpulan Inisiatif
106	Twaweza
107	OKFN
108	Save the Children
109	Sustainable Development Foundation (SDF)
110	Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and the Pacific (ANSA-EAP)
111	The YP Foundation
112	Penpol Muda Garut
113	PSHK
114	Revenue Watch Institute
115	Indonesia Budget Center (IBC)
116	Transparency International – Malaysia
117	Pyoe Pin
118	National Youth Congress
119	Cooperation Committee for Cambodia and Beyond 2015
120	CCC – Cambodia
121	Transparency International – Thailand
122	Hivos Foundation
123	COMFREL
124	88 Peace and Open Society
125	STT
126	Environics Trust
127	Indonesia Mengajar
128	IRE Yogya
129	Walhi Bali
130	Transparency International – New Zealand
131	Ateneo School of Government
132	Sustainable Development Knowledge Network (Spectrum)
133	Public Affair Management Committee Upper House Parliament
134	Perkumpulan IDEA
135	MC4T
136	Fitra Riau
137	Global Btap
138	Open Government Institute
139	Migrant Care
140	IDEAS
141	Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang
142	Luta Hamutuk Institute

	Partisipan Non CSO / Donor / dll
143	OGP Support Unit
144	OGI
145	OGP
146	Kemitraan (Partnership for Governance Reform)
147	TIFA Foundation
148	Hivos Foundation
149	Omidyar Network
150	MSI
151	USAID – JPIP
152	USAID DG Office