Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi […]