Untuk memperluas keanggotaan Open Government Partnership (OGP) di Asia Pasifik, PATTIRO menjadi koordinator penyelenggara lokakarya di lima negara. Kegiatan yang didukung Ford Foundation, Asia Development Bank, Open Society Foundations – South East Asia Initiative dan OGP Support Unit dilaksanakan di Malaysia, Kamboja, Papua New Guinea, Myanmar dan Vietnam. Sebagai inisiatif global, OGP mengalami pertumbuhan jumlah anggota yang signifikan. Saat diluncurkan pada September 2011, baru delapan negara yang bergabung, namun tahun ini sudah mencapai 65 negara. Sayangnya, di kawasan Asia Tenggara baru Indonesia dan Filipina yang sudah terlibat.
Kegiatan pertama diselenggarakan 13 Oktober 2014 di Kuala Lumpur Malaysia. Lokakarya yang diselenggarakan bersama Institute for Democracy and Economy Affairs (IDEAS) tersebut, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, CSO, lembaga donor, anggota parlemen dan kelompok bisnis.
Kegiatan kedua diselenggarakan di Phnom Penh Kamboja pada 16-17 Oktober 2014, bekerjasama dengan Cooperation Committee for Cambodia (CCC) sebagai mitra pelaksana lokal. Sebagaimana di Malaysia, acara di Kamboja juga dihadiri oleh banyak pemangku kepentingan. Menariknya, kegiatan ini dihadiri juga oleh perwakilan Pemerintah Filipina, Richard Bon Moya dan Pemerintah Indonesia, Karina Kusumawardani dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Secara umum, lokakarya di kedua negara ini memberikan gambaran tentang konsep dan prinsip-prinsip OGP secara keseluruhan, serta melihat sejauh mana masing-masing negara mencapai standar eligibilitas keanggotaan OGP. Pada umumnya, pemerintah di kedua negara telah berupaya mendorong pemerintahan terbuka. Di Kamboja, pemerintah di sana tengah menggodok Rancangan Undang-undang Akses Informasi, yang direncanakan akan ditetapkan paling lambat tahun 2017. Di Malaysia, pemerintah juga telah berupaya mendorong pejabat publik untuk melaporkan kekayaan, meskipun hasilnya belum bisa dibuka ke publik.
Di akhir sesi, CSO menyusun agenda bersama untuk menindaklanjuti lokakarya ini. CSO di Malaysia yang dikoordinir oleh IDEAS akan melakukan konsolidasi menyusun agenda dan strategi untuk memberikan input kepada pemerintah agar tergerak untuk tergabung dalam OGP. Demikian juga di Kamboja, CSO seperti CCC, API, KYI, dan SILAKA akan saling berkoordinasi untuk mendorong pemerintah menandatangani Letter of Intent sebagai anggota OGP.
Bagi PATTIRO, ini menjadi awal keterlibatan lebih luas melintasi batas negara, dan Asia Tenggara menjadi pijakan awal, sebagaimana yang disampaikan Direktur PATTIRO Sad Dian Utomo secara terpisah. “Setelah memiliki chapter dan mitra lokal yang cukup merata di seluruh Indonesia, kegiatan ini menjadi jembatan untuk mengembangkan jaringan.” Ditambahkan oleh Sad, PATTIRO akan menjajaki peluang kerja sama lain dengan CSO di Malaysia, Kamboja, serta negara lain, yang tidak terbatas pada lingkup OGP saja.
