Meski telah menjadi bahan perbincangan di antara berbagai organisasi masyarakat sipil sejak lebih dari satu dekade silam, isu keterbukaan informasi publik masih menjadi sorotan sejumlah masyarakat sipil yang menginginkan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Guna mewujudkan tujuan tersebut, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi Selatan yang tergabung dalam simpul jaringan Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) berinisiatif memperluas jaringan yang sudah dimiliki dengan merangkul sejumlah kalangan di luar Non-Govermental Organization (NGO).
“Sekarang ini, simpul ini semakin meluas dan merangkul sejumlah kalangan di luar dari NGO, di antaranya para dosen dari berbagai universitas di Makassar, kelompok studi dan gerakan mahasiswa, dan juga ada anggota DPRD yg justru ingin menjadi bagian dari simpul ini” tulis Anwar Razak selaku Koordinator Divisi Advokasi Kinerja Keuangan Daerah KOPEL Makassar kepada PATTIRO pada Rabu, 22 Oktober 2014 kemarin.
Selain itu, sebagai tindakan konkrit terkait gerakan isu keterbukaan informasi khususnya di pemerintah daerah, Simpul FOINI Sulawesi Selatan bersama sejumlah kalangan tersebut membentuk sebuah koalisi yang diberi nama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Parlemen Bersih dan Terbuka. Fokus utamanya adalah mengadvokasi adanya niatan untuk menutup akses publik ke Parlemen yang ditandai dengan adanya draf aturan internal (tata tertib) DPRD yg memuat pasal tentang semua rapat DPRD dinyatakan tertutup.
Agar cita-cita tersebut dapat terwujud, pada hari ini Kamis, 23 Oktober 2014, Simpul FOINI Sulawesi Selatan akan melakukan dialog publik bertempat di Universitas Muhammadiyah Makassar. Diskusi terbuka ini rencananya dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa dari UIN dan UNHAS, NGO, komunitas warga, dan para anggota DPRD yang mendukung adanya koalisi ini. Selain itu, Zaenal Arifin Muhtar dari Pukat UGM, Dr. Adi Suryaddi Culla dari UNHAS, dan Prof. Marwan Mas dari Universitas 45 akan hadir untuk menyampaikan pendapat mereka tentang tujuan dan gerakan dari koalisi ini.
Sebagai langkah konkrit, Simpul FOINI Sulawesi Selatan juga berencana untuk mendorong seluruh NGO di wilayah timur Indonesia agar menggaungkan koalisi parlemen yang nantinya diharapkan dapat melahirkan petisi bersama untuk keterbukaan parlemen. Jika hal itu terwujud, mereka akan mengirimkan petisi tersebut ke seluruh media nasional dan Kementerian Dalam Negeri RI.
“Khusus koalisi parlemen ini, rencananya akan kita dorong untuk seluruh wilayah Indonesia timur yg secara konkrit akan melahirkan petisi bersama untuk keterbukaan parlemen. petisi ini akan dikirim ke media nasional dan Kemendagri RI” tambah Anwar.
Pada tanggal 19 Oktober lalu, Simpul FOINI juga mengadakan sebuah diskusi dan konsolidasi terkait dengan keterbukaan informasu publik yang dikhususkan untuk komunitas warga dan mahasiswa. Hal ini disambut baik oleh para mahasiswa dan komunitas warga Makassar. Mereka pun berharap agar FOINI Sulawesi Selatan rutin mengadakan pertemuan dan diskusi dengan media massa dan juga akan bertandang ke lembaga-lembaga pemerintah untuk mendorong isu keterbukaan.
Penulis: Ega Rosalina
Penyunting: Nanda Sihombing
