Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) dan Badan PP Daerah, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di delapan provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Papua Barat.
Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya Rostanty mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan agar keadilan gender dalam bermasyarakat dapat terwujud, “Adanya kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki,” ucap Maya, Gorontalo, Kamis (1/12).
Tujuan kegiatan ini,lanjuta Maya, untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada SKPD bidang ekonomi di 8 mitra provinsi, serta meningkatkan kapasitas SDM perencana, dalam melakukan analisis gender dan menyusun GBS (Gender Budget Statement) dan TOR (Term Of Reference).
Pasalnya, kata Maya, hingga kini kesenjangan masih kerap terjadi. Bukan hanya pada aspek berpolitik namun juga ekonomi, “Dalam aspek pengupahan masih banyak kesenjangan yang menunjukan upah perempuan lebih kecil dibanding laki-laki,” jelas dia.
Sebab itu, hal utama yang coba didorong dalam pelatihan PPRG ialah, mensederajatkan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek pekerjaan dan upah kerja, “Sesuai seperti kebijakan KPP & PA yang sering dikatakan, Three Ends Plus, salah satunya Akhiri Kesenjangan Ekonomi,” tegas Maya.
Acara yang dimulai pada tanggal 28 November dan akan diakhiri pada 14 Desember itu, mengundang Penggerak PPRG di daerah seperti Bapeda, Inspektorat, Badan PP, dan BPKAD, serta para aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang ekonomi seperti, Dinas Pertanian dan Holtikultura, Kenakertrans, Perindag, dan lainnya.
Salah seorang peserta, Ismail dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, menyambut baik terselenggaranya acara Workshop Pendampingan PPRG tersebut di provinsinya, dan berharap akan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya guna dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
“Kita coba memasukkan PPRG ini ke dalam Perubahan APBD 2017,” katanya di lokasi yang sama.
Kegiatan itu sendiri merupakan langkah lanjutan dari Surat Edaran Bersama antara Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, serta KPP & PA tentang Strategis Nasional dalam mendorong percepatan pengarusutamaan gender. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan melaksanakan PPRG. Melalui penerapan Anggaran yang Responsif Gender (ARG) diharapkan perencanaan dan penganggaran akan lebih efektif dan efisien karena melihat pada pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan.
Selain itu, ARG juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat bangunan yang dapat mengidentifikasikan adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan perempun dan laki-laki.
