Penderita tuberculosis (TB) di Indonesia menempati peringkat dua dunia, hal itu berdasarkan laporan Tuberkulosis Global 2014 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah direvisi di tahun 2015. Data tersebut menyebutkan bahwasanya data kasus di Indonesia meningkat 10% terhadap kasus seluruh kasus di dunia, yakni satu juta kasus baru per tahun.

Data tersebut menunjukan betapa daruratnya kesehatan di Indonesia, apalagi TB merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit jantung dan saluran pernapasan, penyakit TB juga tidak memilih usia dalam menyerang dan ia menjadi penyakit nomor wahid bagi penyakit infeksi.

Keadaan mengkhawatirkan itu bukan tanpa penanggulangan, sudah sejak 1969 pemberantasan TB paru dilangsungkan, sayangnya hasil yang ditunjukan belum memuaskan. Dari itu, Kementrian Kesehatan RI tidak ingin ketidakpuasan terus berlanjut. Maka sejak 2016, kepedulian terhadap pemberantasan TB terus ditingkatkan dengan mendorong adanya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan anggaran yang memihak pada pemberantasan TB.

Bentuk lain dari keseriusan Kemenkes RI ialah, dengan penguatan peran dan partisipasi masyarakat melalui monitoring warga, audit sosial dan serangkaian upaya pengawasan lainnya.

Dalam rangka mendukung langkah pemerintah, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyatakan diri siap ikut berperan aktif dalam memberantas TB, “Memberantas TB tidak cukup pemerintah seorang, perlu dukungan dari berbagai komponen masyarakat, dan kami dari organisasi masyarakat sipil siap mempercepat pemberantasan TB,” tutur Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya Rosatanty.

Maya mengatakan, bersama Yayasan KNCV, PATTIRO akan melakukan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di empat yakni Bandung, Jayapura, Jember dan Solo untuk dapat ikut serta mengadvokasi anggaran daerah terkait penanggulangan TB. (AR)

Photo: tbindonesia.or.id