Jakarta, Juli 2018.
Pembangunan dengan pendekatan inklusif adalah pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat marginal dan yang tereksklusi terlibat di dalamnya, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif, PATTIRO meluncurkan dua buku kajian tentang disabilitas, yaitu kajian tentang pendataan disabilitas dan kajian inovasi dan praktik baik pelayanan publik yang ramah disabilitas. Acara tersebut dilaksanakan tanggal 5 Juni 2018 di Hotel Millenium, Jakarta Pusat.
Maya Rostanty, Direktur PATTIRO mengatakan hasil kajian praktik baik ini dapat memberi inspirasi bagi masyarakat sipil dan pemerintah daerah dan berkontribusi dalam pencapaian SDG’s. “Harapannya hasil kajian ini dapat memberi inspirasi baik bagi masyarakat sipil maupun bagi pemerintah daerah yang lain, bahwa ada bukti-bukti pemerintah daerah bisa memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, dan ada bukti bagaimana penyandang disabilitas dapat berkontribusi bagi pembangunan di daerah. Menurut saya ini semakin relevan dikaitkan dengan isu sustainable development goals”. ujar Maya Rostanty.
Menegaskan apa yang disampaikan oleh Maya Rostanty, Rannie Hapsari dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM, menambahkan kajian praktik baik yang telah dilakukan PATTIRO adalah momen yang sangat strategis, karena setelah semua disahkannya UU Disabilitas, semua pihak sedang memastikan bagaimana implementasi undang-undang tersebut bisa dirasakan pengaruhnya di tingkat lokal. “Kami menganggap ini momen yang sangat penting dan strategis. Hasil kajian ini bisa menunjukkan kepada kita semua apa yang telah dilakukan oleh masyarakat sipil di enam kabupaten/kota dalam mendorong perbaikan pelayanan publik ramah disabilitas. Hasil kajian ini juga menjadi bukti peran masyarakat sipil yang cukup strategis dalam mendukung kerja-kerja pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, dengan dikeluarkannya UU Disabilitas tidak hanya sebatas sebagai legal framework tapi juga menginginkan adanya capaian-capaian langsung yang dirasakan oleh penyandang disabilitas”, ujar Rannie.
Kegiatan launching dua buku kajian ini direspons positif oleh pemerintah, yang diwakili oleh Bappenas, Kemenpan RB dan Kementerian Sosial. Dr. Vivi Yulaswati, MSc, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas, mengapresiasi kajian-kajian yang dihasilkan PATTIRO dalam dua buku yang diluncurkan. Menurut Vivi Yulaswati, buku yang dilaunching ini dapat menjadi daya ungkit bahwa isu disabilitas dalam RPJMN 5 tahun ke depan harus secara nyata bisa dituliskan. “Kita perlu menyamakan frekuensi dan kolaborasi yang lebih erat untuk hal-hal yang lebih strategis. Saat ini Bappenas sedang menyiapkan background study RPJMN untuk lima tahun kedepan. Hasil kajian ini dapat menjadi daya ungkit bahwa isu disabilitas dalam RPJMN lima tahun kedepan harus secara nyata dituliskan”, kata Vivi.
Sementara itu, Sri Hartini, Kepala Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik KemenPAN-RB, menyoroti inovasi pelayanan publik ramah disabilitas yang telah dilakukan oleh masyarakat sipil dan pemerintah daerah di lima kabupaten/kota yang menjadi intervensi Program Peduli. Menurut Sri, inovasi-inovasi pelayanan publik ramah disabilitas dan pendataan disabilitas yang telah dilakukan menjadi program pemerintah daerah, di sini menjadi sangat penting keberlanjutan inovasi ini menjadi komitmen pemerintah daerah. Inovasi ini dapat diikutkan dalam kompetisi SINOVIK. “Inovasi ini dapat diikutkan dalam kompetisi SINOVIK, nanti kami ikutkan dalam forum replikasi, agar inovasinya bisa ditularkan kepada daerah-daerah lain yang tentunya mempunyai permasalahan yang sama. Selanjutnya, inovasi ini harapannya juga tidak berhenti di tingkat nasional, kami juga akan mendaftarkannya di PBB dalam United Nation Public Service Awards”, kata Sri Hartini, Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik KemenPAN-RB.
